Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Bupati Mimika: Kami Biayai Guru Kuliah S1 demi Pendidikan yang Lebih Baik

📅 Senin, 04 Agu 2025, 12:15 WIB | Oleh: Tim Penulis
Bupati Mimika: Kami Biayai Guru Kuliah S1 demi Pendidikan yang Lebih Baik Doc: Antara Foto
Ket. Bupati Mimika Johannes Rettob

Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah tahun ini membiayai sekolah para guru yang belum menempuh pendidikan jenjang strata satu (S1) dalam upaya meningkatkan kualitas para tenaga pendidik di daerah itu.

Bupati Mimika Johannes Rettob di Timika, Senin, mengatakan tahap pertama program ini dibuka untuk 100 orang guru, baik guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN yang mengabdi di sekolah negeri maupun swasta.

"Tidak ada perbedaan, karena para guru ini mengajar anak-anak Mimika. Jadi tidak bisa dibeda-bedakan," kata John Rettob.

Dia menyebut upaya menyekolahkan guru-guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 dilakukan agar ke depan semua guru di Mimika harus memiliki sertifikasi guru.

"Pemerintah berusaha agar guru-guru ini punya sertifikasi, salah satu persyaratan untuk sertifikasi harus memiliki ijazah S1 di bidang kependidikan," ujarnya.

Bupati Mimika telah memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat untuk mendata semua guru yang belum memiliki pendidikan hingga jenjang S1.

Guru yang berhak mendapatkan biaya pendidikan S1 harus direkomendasikan oleh kepala sekolah ke Disdikbud, selanjutnya diusulkan ke Pemkab Mimika untuk mendapatkan fasilitas bantuan biaya pendidikan.

"Saya berharap nama-nama guru yang direkomendasikan adalah benar-benar guru yang selama ini aktif mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Mimika. Jangan sampai ada yang baru jadi guru justru didahulukan," ujar John Rettob mengingatkan.

Masa kerja para guru tersebut di sekolah menjadi salah satu persyaratan apakah mereka bisa mendapatkan biaya melanjutkan pendidikan ke jenjang S1.

John Rettob mengakui bahwa selama ini ada banyak guru di Mimika harus merogoh kocek sendiri untuk membiayai pendidikan lanjutan ke jenjang S1 agar bisa mendapatkan sertifikasi.

"Hal seperti itu tidak boleh lagi terjadi. Pemerintah harus intervensi karena mereka mengajar demi pembangunan masa depan anak-anak kita,".

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Luar Negeri
PBB Mendesak Transpransi Je...
Luar Negeri
WHO Serukan Negara-Negara C...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
Pemprov Jabar Tolak Status Darurat Sampah, Pemkot Bandung Siapkan Opsi Alternatif Ini

Pemprov Jabar Tolak Status Darurat Sampah, Pemkot Bandung Siapkan Opsi Alternatif Ini

04 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.