BPJAMSOSTEK Puji Program Berani Makmur Pemprov Sulteng untuk Lindungi Pekerja Rentan

PALU, SULAWESI TENGAH - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) memuji konsistensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) melindungi pekerja rentan menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) melalui program Berani Makmur. 

"Sebanyak 62.969 pekerja rentan terlindungi Jamsostek yang diinisiasi Pemprov Sulteng," kata Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Sulawesi Tengah Luky Julianto di Palu, Senin (17/11). 

Ia mengemukakan, perlindungan Jamsostek terhadap puluhan ribu pekerja rentan itu salah satu pencapaian besar dalam perluasan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal di Sulteng. 

Program Beranai Makmur yang merupakan bagian dari sembilan agenda pembangunan prioritas daerah di luncurkan di Kabupaten Tojo Una-una belum lama ini, memasukkan program Jamsostek sebagai salah satu prioritas. 

Dengan harapan, program itu mampu mengurangi potensi kerentanan ekonomi yang dapat menimpa pekerja sektor informal maupun pekerja berpenghasilan rendah. 

"Kami memastikan pekerja di Sulteng memiliki payung perlindungan ketika menghadapi risiko kerja, maupun risiko kehidupan. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan rasa aman dan kepastian bagi seluruh pekerja," ujarnya. 

Ia menjelaskan Jamsostek penting bagi seluruh pekerja, khususnya kelompok rentan karena perlindungan Jamsostek adalah hak setiap pekerja.

Selain itu BPJAMSOSTEK juga berkomitmen terus memperluas cakupan perlindungan, hingga ke desa-desa dan sektor informal yang selama ini sulit dijangkau.

"Kami juga mengajak pemerintah kabupaten/kota ikut berpartisipasi dalam melayani pekerja berpenghasilan rendah untuk memperoleh hak-hak mereka. Kami siap berkolaborasi untuk perlindungan tersebut," tutur Luky. 

Ia menambahkan, melalui berbagai program inovasi daerah tentu memberikan peluang mewujudkan universal coverage atau cakupan universal Jamsostek, dengan memastikan jaminan yang inklusif dan merata, serta memberikan perlindungan yang layak bagi setiap pekerja informal, baik pelaku UMKM maupun lainnya. Ant