Berita Melegakan, Kemlu Pastikan Tiga WNI di Niger Aman di Tengah Kudeta

Doc: ANTARA/Yashinta Difa

Ket. Arsip- Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha ditemui di Jakarta, Jumat (7/7/2023).

Jakarta - Berita melegakan, Kementerian Luar Negeri RI memastikan kondisi tiga warga negara Indonesia (WNI) di Niger aman, di tengah kudeta yang dilancarkan militer terhadap pemerintah terpilih negara itu.

Meskipun tidak memiliki perwakilan di Niger, tetapi pemerintah Indonesia melalui KBRI Abuja di Nigeria yang wilayah akreditasinya meliputi Niger, telah menghubungi para WNI yang bekerja di negara Afrika Barat tersebut.

"Ada tiga WNI yang bekerja di daerah Taaoua, mereka sudah dihubungi KBRI dan dipastikan kondisinya aman," ujar Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha kepada sejumlah media di Jakarta, Selasa.

Selain ketiga WNI tersebut, KBRI juga mencatat satu WNI bekerja di Ibu Kota Niamey, tetapi pada saat kudeta berlangsung sejak 26 Juli lalu dia sedang mengambil cuti dan pulang ke Indonesia.

"KBRI Abuja bersama konsul kehormatan kita di Niger akan terus memantau situasi di sana," tutur Judha, menjanjikan.

Awal pekan ini, tentara Niger yang menamakan diri Dewan Nasional untuk Perlindungan Negara (CNSP) mengumumkan kudeta melalui televisi, tidak lama setelah menahan Presiden Mohamed Bazoum di kediamannya.

Mereka menyebut situasi keamanan yang memburuk dan pemerintahan yang buruk sebagai alasan melancarkan kudeta.

Bazoum terpilih pada 2021 dalam transisi kekuasaan demokratis pertama Niger sejak memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada 1960.

Junta militer yang merebut kekuasaan di Niger pekan lalu menuduh Prancis merencanakan serangan untuk membebaskan Presiden Bazoum yang ditahan dan mengembalikan pemerintah yang digulingkan.

Di lain pihak, Prancis membantah tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa pemerintah Prancis hanya hanya berupaya melindungi warga negara dan kepentingannya di Niger.

Uni Afrika, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan negara-negara lain termasuk Prancis telah mengutuk tindakan junta yang menggulingkan pemerintah terpilih Niger.