ASJBI Memperingatkan Ancaman Kecurangan dalam Pemilu 2024

JAKARTA - Komite Pemilu Jurdil - Alumni SMA Jaringan Bersama Indonesia (ASJBI), pada Rabu (31/1), menyerukan agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 benar-benar bisa berjalan dengan jujur, adil, dan bebas dari kecurangan.

Lewat siaran pers, Komite Pemilu Jurdil -ASJBI menyerukan agar Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu RI) sebagai pemegang mandat undang-undang untuk pengawasan dan penegakan hukum pemilu/pilpres harus pro aktif dan optimal memastikan bahwa asas netralitas, jujur, dan adil telah dijalankan oleh seluruh pejabat tinggi negara, termasuk presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan yang wajib mengayomi dan berdiri diatas semua golongan (paslon dan parpol).

"Bawaslu harus lugas, adil, dan efektif dalam mengawasi dan menindaklanjuti ke ranah penindakan hukum atas setiap pelanggaran netralitas itu sendiri. Ini penting, karena menyangkut legitimasi hasil pemilu dan kepercayaan publik (public trust)," kata pernyataan tersebut.

Menurutnya, pemilu yang jujur dan adil adalah prasyarat tegaknya demokrasi. Namun, proses Pemilu-Pilpres 2024, terlihat semakin tidak demokratis. Sejumlah kasus kecurangan dan intimidasi mewarnai proses pelaksanaannya. Dari pencabutan baliho, tekanan dan kekerasan terhadap relawan, pengiriman surat suara, termasuk fenomena ketidak netralan aparat negara dan presiden.

Terkait dengan situasi tersebut, Komite Pemilu Jurdil yang di-inisiasi oleh ASJBI ini menyerukan agar lembaga penyelenggara pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu/Bawaslu (serta KPU/Komisi Pemilihan Umum) berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya secara jujur dan adil, berintegritas dan transparan.
Halaman Selanjutnya....