Pemerintah Diminta Segera Siapkan Mitigasi Atasi Kemarau Panjang

JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko meminta pemerintah segera menyiapkan langkah antisipatif mencegah dan mengatasi dampak musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering pada tahun ini agar tidak membawa risiko yang fatal.

“Manajemen risiko atas dampak kemarau saya kira harus disiapkan jauh hari, apalagi di daerah yang memang sensitif terhadap perubahan iklim. Pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi agar dampak musim kemarau tahun ini tidak membawa risiko yang fatal,” ujar Sudjatmiko di Jakarta, Kamis (5/3).

Hal tersebut dia sampaikan merespons prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi musim kemarau yang datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang pada tahun 2026 ini.

Menurut dia, pemerintah tidak boleh menunggu hingga dampak kemarau mulai terasa di lapangan. Perencanaan mitigasi, ujarnya, harus dilakukan sejak dini agar potensi risiko, seperti kekeringan, krisis air bersih, hingga gangguan sektor pertanian dapat diminimalisasi.

Ia menilai peringatan yang disampaikan BMKG harus menjadi dasar bagi kementerian dan pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dalam pengelolaan sumber daya air, kesiapan infrastruktur, serta perlindungan terhadap masyarakat di wilayah rawan kekeringan.

Lebih lanjut, Sudjatmiko menekankan bahwa terdapat dua langkah utama yang dapat ditempuh pemerintah untuk menjaga debit air di permukaan tanah. Pertama, memperluas upaya reboisasi serta membangun waduk dan embung sebanyak mungkin untuk menampung air hujan agar tidak langsung terbuang ke laut.

Kedua, katanya melanjutkan, memperbanyak pembangunan sumur resapan di berbagai wilayah, baik di kawasan hunian, lahan pertanian, maupun kawasan hutan. Dengan demikian, air dapat terserap ke dalam tanah dan menjadi cadangan air tanah.

“Pemerintah perlu memastikan ketersediaan cadangan air melalui optimalisasi waduk, embung, dan jaringan irigasi yang ada. Selain itu, program distribusi air bersih di wilayah rawan kekeringan juga harus dipersiapkan sejak sekarang, jangan menunggu situasi darurat,” ujarnya.Berikutnya, dia juga menyarankan agar pemerintah memperkuat sistem peringatan dini dan penyebaran informasi iklim kepada masyarakat serta pemerintah daerah agar langkah-langkah antisipasi dapat dilakukan lebih cepat dan terukur.

“Koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait harus diperkuat. Informasi iklim dari BMKG harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret di lapangan agar masyarakat, terutama petani dan wilayah yang rentan kekeringan, bisa melakukan penyesuaian lebih awal,” ucap Sudjatmiko.

Dengan langkah mitigasi yang terencana dan koordinasi yang kuat, ia berharap potensi dampak kemarau panjang tahun ini dapat dikelola dengan baik sehingga tidak berkembang menjadi krisis yang merugikan masyarakat.

Mulai April 2026

Sebelumnya, BMKG memprediksi sejumlah daerah di Indonesia akan memasuki musim kemarau mulai April 2026, yang diawali di Nusa Tengara dan bertahap dialami di wilayah lain.

“Awal musim kemarau, sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi masuk musim kemarau pada periode April, yaitu ada 114 zona musim atau sekitar 16,3 persen dari seluruh zona musim yang ada di Indonesia, sebanyak 699,” kata Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani di Kantor BMKG di Jakarta, Rabu (4/3).

Kemudian, katanya, pada Mei 2026, terdapat 184 zona musim dan pada Juni 2026 sebanyak 163 zona musim yang akan memasuki musim kemarau. “Nantinya diawali dari wilayah Nusa Tenggara dengan bergerak ke barat secara bertahap ke wilayah Indonesia lainnya,” katanya.