AS Mungkin akan Mengalahkan Venezuela Tanpa Berperang

WASHINGTON DC - Seiring Presiden Donald Trump meningkatkan upaya diplomatik untuk mengakhiri perang Russia-Ukraina, serangkaian laporan terus-menerus menunjukkan bahwa Gedung Putih mungkin sedang merencanakan "operasi militer khusus"-nya sendiri, sebutan Moskow untuk konflik tersebut, untuk segera menggulingkan Presiden Venezuela Nicolás Maduro.

Dan meskipun para analis yakin bahwa posisi Maduro, yang dirusak oleh tuduhan kecurangan pemilu dan keterlibatan dalam perdagangan narkoba transnasional, mungkin terbukti kurang tangguh dalam menghadapi permusuhan asing dibandingkan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, para pengamat juga berpendapat bahwa bahkan penggulingannya yang cepat pun dapat diikuti oleh periode pemberontakan yang berkepanjangan dan tindakan-tindakan lain yang dilancarkan oleh para loyalis dan sekutu bersenjata.

Dari Newsweek, jampanye semacam itu berpotensi menjadi ujian yang lebih besar bagi Washington dan mitra baru yang berusaha membangun posisinya di Caracas.

 "Pasukan keamanan Venezuela telah berlatih sejak masa [mantan Presiden Hugo] Chávez untuk peperangan asimetris, karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan mampu menahan serangan konvensional AS paling lama beberapa hari," ujar Phil Gunson, analis senior untuk wilayah Andes di lembaga riset International Crisis Group yang berbasis di Caracas. "Idenya adalah untuk mencegah intervensi dengan ancaman instabilitas jangka panjang yang kredibel, termasuk serangan gerilya dan sabotase."

"Berapa banyak dari mereka yang benar-benar akan terlibat dalam hal semacam ini, dan berapa lama, sulit diperkirakan," ujarnya. "Namun, tidak perlu kelompok pemberontak yang sangat besar untuk menimbulkan kerusakan yang signifikan, terutama jika pemerintahan yang baru sudah berjuang untuk menstabilkan ekonomi, mendominasi birokrasi, dan mengelola ekspektasi tinggi para pendukungnya."

 'Setiap Elemen Kekuatan Amerika'

Washington dan Caracas telah berselisih sejak munculnya pendahulu Maduro, Chávez, yang berkuasa pada tahun 1999 dan memimpin "Revolusi Bolivarian" berupa reformasi sosialis dan perlawanan terhadap pengaruh AS di kawasan tersebut.

Setelah pemilu tahun 2018 di mana Maduro mengklaim kemenangan, AS, yang saat itu di bawah pemerintahan Trump pertama, memutuskan hubungan dan mengakui Juan Guaidó, yang saat itu menjabat sebagai pemimpin Majelis Nasional, sebagai pemimpin negara.

Guaido berusaha merebut kekuasaan pada April 2019 dalam sebuah pemberontakan yang gagal, yang membuat sebagian besar lingkaran dalam Maduro dan pasukan keamanan tetap setia kepada pemerintahannya.

Sementara itu, Maduro tetap berkuasa dan upaya AS untuk memberdayakan faksi-faksi oposisi melalui dialog berulang kali gagal.

Ketika pemilu baru digelar pada Juli tahun lalu, Maduro kembali mendeklarasikan kemenangan, memicu gelombang kecaman baru dari AS dan sejumlah negara Amerika Latin dan Eropa, yang justru menunjuk rivalnya, Edmundo González, sebagai pemenang sejati. González, yang dicalonkan setelah pemerintah melarang pemimpin oposisi awal, María Corina Machado, untuk mencalonkan diri, kemudian melarikan diri ke Spanyol ketika pemerintahan Maduro berupaya menangkapnya.

Ketika Trump kembali menjabat awal tahun ini, ia menerapkan strategi ganda, yaitu meningkatkan tekanan dan menjalin pendekatan diplomatik dengan Maduro. Strategi ini pun gagal membuahkan hasil, dan ketegangan antara kedua negara telah meningkat pesat dalam beberapa bulan terakhir.

AS telah mengumpulkan armada aset tempur yang tangguh di Karibia, termasuk gugus tugas kapal induk USS Gerald R. Ford, dan telah mengaktifkan kembali pangkalan di Panama dan Puerto Riko, memperkuat jaringan instalasi militer yang sudah kuat di kawasan tersebut.

Mengutip pejabat AS yang tidak disebutkan namanya yang mengindikasikan bahwa operasi, termasuk aksi rahasia, dapat segera diluncurkan di wilayah Venezuela.