ADB Ungkap Gangguan Energi akan Hambat Pertumbuhan Ekonomi di Asia-Pasifik

JAKARTA – Asian Development Bank (ADB) merilis hasil penelitiannya mengenai dampak gangguan energi akibat konflik di Timur Tengah. Terutama dampaknya pada pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

Dampaknya pada perekonomian, menurut hasil penelitian tersebut, melalui kenaikan harga energi, gangguan rantai pasok dan perdagangan. Kondisi keuangan juga akan semakin ketat, sektor pariwisata dan pengiriman uang (remittances) berpotensi terkena imbasnya.

“Pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik yang sedang berkembang diperkirakan menurun hingga 1,3 poin persentase pada 2026-2027. Sedangkan inflasi akan meningkat 3,2 poin persentase jika disrupsi energi berlangsung lebih dari setahun,” kata Kepala Ekonom ADB, Albert Park, Jumat (27/3).

Jadi seberapa besar dampaknya, sangat tergantung pada seberapa lama disrupsi terjadi. Dalam skenario konflik yang singkat, tekanan harga energi akan mereda relatif cepat.

Dampak merugikan terhadap pertumbuhan akan paling berat dirasakan oleh perekonomian kawasan Asia Tenggara dan Pasifik yang sedang berkembang. Sedangkan tingkat inflasi akan naik paling tinggi di kawasan Asia Selatan.

“Pemerintah harus berfokus meredam ketegangan pasar dan melindungi kelompok yang paling rentan. Sekaligus menerapkan kebijakan untuk meningkatkan ketahanan jangka panjang,” ujar Park.

Untuk itu ADB merekomendasikan empat langkah yang dapat dilakukan;

Pertama, kebijakan yang fokus pada stabilisasi bukan represi sinyal harga. Artinya, membiarkan kenaikan harga untuk melewati, setidaknya sebagian, dapat mendorong penghematan energi.

Termasuk upaya peralihan ke sumber bahan bakar lain, dan investasi dalam sumber energi alternatif. Sedangkan pengendalian harga yang luas atau subsidi yang bersifat umum berisiko mendistorsi insentif dan menunda penyesuaian.

Kedua, dukungan fiskal, jika diperlukan, harus terarah dan memiliki batas waktu yang jelas. Prioritas harus diberikan pada dukungan bagi rumah tangga yang rentan dan sektor-sektor yang paling terdampak.

Ketiga, Bank sentral sebaiknya berfokus pada upaya membatasi volatilitas pasar yang berlebihan sambil terus memantau ekspektasi inflasi. Prioritas utama adalah memberikan dukungan likuiditas yang terarah guna menjaga kelancaran fungsi pasar.

Keempat, Pemerintah sebaiknya membatasi permintaan energi selayaknya. Langkah-langkah praktis yang dapat diambil antara lain menetapkan batas suhu pendingin udara, mematikan penerangan yang tidak penting.

Bisa juga dengan mengarusutamakan penghematan listrik pada jam-jam sibuk, serta menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau jadwal kerja bergiliran. Pemerintah juga dapat memberikan insentif bagi penggunaan angkutan umum atau menerapkan hari tanpa kendaraan bermotor pada hari libur nasional. ils/I-1