Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Kementerian LH Siapkan Aturan Mengenai 'Water Farming'

📅 Rabu, 03 Jun 2026, 16:00 WIB | Oleh:
Kementerian LH Siapkan Aturan Mengenai 'Water Farming' Doc: Frepik.com

SEMARANG - Kementerian Lingkungan Hidup (LH) tengah menyiapkan aturan mengenai Water Farming. Lewat aturan ini pihak yang pengguna air tanah wajib mengembalikan air kedalam tanah.

Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat mengatakan hal itu di Semarang, Selasa (2/6). Aturan tersebut untuk mengatasi penurunan permukaan tanah (tanah ambles) di kota-kota besar Indonesia.

Ia mengatakan, secara teknis, water farming merupakan praktik tata kelola sirkular. Air hujan atau limpasan air ditampung, disimpan di area tapak kegiatan, dan kemudian diresapkan kembali ke dalam tanah.

Melalui instrumen pengawasan ini, eksploitasi air tanah akan dikendalikan secara ketat. Hal ini untuk menekan risiko bencana ekologis sekaligus memastikan ketersediaan air bersih jangka panjang.

Mekanisme dan aturan tentang penyedotan air tanah, di luar negeri sudah banyak dikembangkan namun di Indonesia belum. "Di dalamnya mengandung soal pengawasan dan sanksi," jelas Menteri Jumhur di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Jumhur menjelaskan, penyedotan air tanah di kota-kota besar dampaknya sangat besar sekali. Semua ilmuwan menyatakan hal itu menjadi salah satu penyebab penurunan permukaan tanah.

Ia juga menambahkan, penurunan muka air tanah yang diakibatkan penyedotan itu terjadi cepat sekali. Oleh karenanya siapapun pihak yang mengambil air bumi, baik perorangan atau lembaga, maka dia berkewajiban untuk bertanam air.

"Kita akan buatkan peraturannya. Jadi siapapun yang mengambil air tanah maka punya kewajiban melakukan kegiatan mengembalikan air tanah," ujar dia.

Penurunan permukaan tanah (land subsidence) adalah pergerakan vertikal ke bawah dari permukaan bumi. Salah satu penyebab adalah eksploitasi air tanah secara berlebihan.

Penurunan permukaan tanah terjadi terutama di pantai utara pulau Jawa. Jakarta Utara turun hingga 3,9 cm per tahun, bahkan sejak 1974, penurunan di beberapa titik mencapai lebih dari 4,5 meter.

Wilayah lain yang mengalami penurunan adalah Pekalongan, Semarang dan Demak. Penurunan tanah juga terjadi di 100 kota pesisir di Indonesia. ils/I-1

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Produksi Tembus 3 Juta Unit, Midea Perkuat Industri Elektronika Nasional
    Langkah ekspansif Midea dalam memperluas fasilitas manufaktur Residential ...
  • Industri Plastik RI Mulai Oleng! Produk China Banjir, Pabrik Mulai Kurangi Jam Kerja
    Artikel ini menyoroti akar masalah secara berimbang, di ...
  • ExxonMobil Dorong Efisiensi Operasional Tambang Melalui Teknologi Pelumasan
    Ulasan ini sangat membuka wawasan mengenai pentingnya pergeseran ...
  • Direksi OpenAI Peringatkan Industri Belum Siap Cegah Kehilangan Kendali Atas Kecerdasan Buatan
    Meskipun narasi tentang agen AI yang lepas kendali ...
  • Jamin Mutu MBG, Kemenperin Kawal Penerapan SNI Wajib Food Tray
    Langkah proaktif Kementerian Perindustrian dalam mewajibkan SNI untuk ...
Advertisement
IndoBuildTech Expo Detail Sidebar
Advertisement
Menhub Instruksikan untuk Prioritaskan Evakuasi Penumpang KMP Virgo Transport 8

Menhub Instruksikan untuk Prioritaskan Evakuasi Penumpang KMP Virgo Transport 8

13 Sep 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.