MPBI Minta Masyarakat Waspadai Perubahan Cuaca Ekstrem saat Musim Hujan 2026-2027

JAKARTA - Masyarakat diminta mewaspadai perubahan cuaca ekstrem selama musim hujan 2026-2027. Intensitas hujan diperkirakan meningkat lebih cepat sehingga berpotensi memicu banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah.

Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), Avianto Amri, menjelaskan kondisi tersebut berkaitan dengan dampak El Nino. Fenomena tersebut menyebabkan kekeringan dan memundurkan awal musim hujan di sejumlah wilayah.

“Musim hujan tahun ini akan berbeda dengan musim-musim sebelumnya karena kita baru menghadapi Super El Nino. Banyak wilayah yang segera masuk ke musim hujan puncak,” ujar dia, Selasa (3/11).

“Karena adanya El Nino, musim hujan kita mundur. Tapi itu juga bukan berarti bahwa puncaknya juga akan mundur,” kata Avianto.

Ia mengatakan kondisi tanah yang mengering dapat meningkatkan kerentanan terhadap banjir dan longsor saat hujan deras. Masyarakat di wilayah rawan bencana perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca ekstrem.

“Kondisi tanah yang baru kering dan terkena hujan deras bisa menyebabkan lebih rentan banjir dan longsor. Wilayah yang secara historis sering terkena banjir atau rawan longsor harus ekstra waspada,” ucap Avianto.

Ia mengimbau masyarakat mengakses peta risiko untuk mengenali wilayah rawan banjir dan longsor. Warga juga perlu memeriksa upaya mitigasi pemerintah daerah, seperti pembersihan saluran air dan normalisasi sungai.

“Pertama, kita semua masyarakat harus bisa mengakses peta risiko. Dimana wilayah yang memang rawan banjir dan juga dimana rawan longsor,” kata dia.

Avianto juga menyoroti keterbatasan anggaran pencegahan dan mitigasi bencana di tingkat pusat maupun daerah. Ia menyebut anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk pencegahan dan mitigasi pada awal tahun mencapai nol.

“Di awal tahun saja anggaran BNPB untuk pencegahan dan mitigasi itu nol. Di daerah-daerah juga sangat minim karena tersedot dengan anggaran untuk lainnya,” kata dia.

Menurut dia, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana. Ia memperkirakan kebutuhan anggaran mitigasi mencapai lima hingga sepuluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kalau kita lihat, hitungannya ada di sekitar lima hingga sepuluh persen anggaran daerah. Minimal lima hingga sepuluh persen itu harus dianggarkan,” ucap dia.

Selain anggaran, Avianto menilai pemerintah perlu memperkuat penyebaran informasi peringatan dini kepada masyarakat. Informasi tersebut harus menggunakan bahasa sederhana agar warga memahami tindakan yang perlu dilakukan.

“Kelemahan kita dalam peringatan dini lebih pada kemampuan menerima informasi dan memahaminya. Informasinya sangat teknis dan susah dipahami orang awam,” ujar Avianto.

Avianto mendorong setiap desa memiliki tim siaga, prosedur evakuasi, dan lokasi pengungsian yang aman. Pemerintah daerah juga perlu menyosialisasikan kesiapsiagaan kepada kelompok rentan, termasuk lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

Sebelumnya, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyebut sejumlah wilayah berpotensi mengalami hujan. Wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat menjadi perhatian menyusul kejadian banjir yang mulai terjadi di beberapa daerah.