Singapura Panggil 10 Perusahaan Diduga Terkait Karhutla, Segera Amendemen Undang-Undang Polusi Asap Lintas Batas

“Langkah ini bukan untuk mencari kambing hitam atau menyalahkan pihak tertentu demi kepentingan publik maupun politik,” ujarnya.

Pemerintah, kata dia, akan memeriksa fakta secara saksama, termasuk kemungkinan keterlibatan melalui perusahaan afiliasi, hubungan korporasi, atau pihak ketiga dalam rantai pasok.

“Kami tidak bisa membiarkan struktur korporasi atau pengaturan dengan pihak ketiga menghalangi upaya kami mengungkap fakta,” katanya.

Shanmugam menambahkan, perusahaan yang tidak terlibat dan memiliki rantai pasok bersih justru dapat memanfaatkan pemeriksaan independen untuk membuktikan posisinya.

Sebaliknya, jika ditemukan kelalaian, pemerintah akan mempertimbangkan tindakan yang sesuai, termasuk memperhitungkan tingkat kerja sama perusahaan selama penyelidikan.

Pemeriksa independen wajib mendapat akses penuh

Untuk memastikan penyelidikan berjalan efektif, Singapura akan menunjuk panel khusus yang beranggotakan pihak-pihak yang memenuhi kriteria pemerintah.

Setiap perusahaan yang telah diidentifikasi diwajibkan menggunakan tim pemeriksa yang terdiri atas firma investigasi dan firma hukum. Keduanya dipilih dari panel sesuai arahan Badan Lingkungan Nasional Singapura (NEA).

Firma hukum tersebut akan mendampingi proses investigasi dan memberikan nasihat hukum kepada penyelidik, bukan mewakili kepentingan perusahaan yang diperiksa. Seluruh biaya pemeriksaan akan ditanggung oleh perusahaan terkait.

Tim pemeriksa juga harus memperoleh akses penuh terhadap dokumen, informasi, lokasi, personel, kegiatan operasional, hubungan korporasi, serta rantai pasok perusahaan.

Dalam prosesnya, penyelidik dapat melibatkan pihak ketiga dan tenaga ahli untuk membantu mengungkap fakta, termasuk pakar penginderaan jauh dan analisis geospasial yang dapat menelusuri data titik panas dari satelit.

Hasil pemeriksaan nantinya diserahkan kepada NEA untuk dievaluasi sebelum otoritas menentukan langkah selanjutnya.

Shanmugam mengakui, kebijakan tersebut berpotensi membuat sebagian perusahaan mempertimbangkan kembali keberadaan bisnis mereka di Singapura. Namun, menurutnya, kepentingan dan keselamatan masyarakat harus tetap menjadi prioritas.

“Kami sekarang sedang mencari fakta. Jika hasil penyelidikan menunjukkan perusahaan melakukan pelanggaran dan mereka memilih hengkang dari Singapura, kami harus siap menerima konsekuensi itu demi kepentingan warga Singapura,” katanya.

Ia menegaskan, pemerintah belum mengetahui sepenuhnya sejauh mana keterlibatan masing-masing perusahaan. Selain perusahaan yang hadir dalam pertemuan, sejumlah perusahaan lain yang tidak memiliki cabang di Singapura juga telah menerima pemberitahuan.