Kesenjangan Pembiayaan UMKM Capai 50,8 Miliar Dollar AS, Investor Didorong Perluas Pendanaan

JAKARTA — Kesenjangan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan modal menengah atau missing middle menjadi sorotan dalam Indonesia Impact Investment Summit 2026. Indonesia Impact Alliance (IIA) memperkirakan kebutuhan pembiayaan usaha dalam kategori tersebut mencapai 50,8 miliar dollar AS per tahun.

Sekitar 200 investor, pimpinan bisnis, dan perwakilan pemerintah menghadiri forum yang digelar di Jakarta pada 21 Oktober 2026 itu. Acara diselenggarakan oleh IIA bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dengan dukungan Pemerintah Australia melalui program Investing in Women dan KINETIK.

Forum tersebut membahas upaya memperluas akses pendanaan bagi usaha yang sedang berkembang, termasuk usaha yang dipimpin perempuan serta bisnis yang berkontribusi terhadap penghidupan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Meski UMKM menyumbang sekitar 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja Indonesia, banyak pelaku usaha masih kesulitan memperoleh pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Menurut pemetaan ekosistem IIA pada 2024, sebanyak 55% usaha yang disurvei membutuhkan pembiayaan antara 100.000 hingga 2 juta dollar AS. Namun, sebagian besar dana investasi berdampak yang dipetakan dalam laporan tersebut menetapkan nilai investasi minimum sebesar US$1 juta. Perbedaan kebutuhan modal dan persyaratan investor ini membuat banyak usaha kesulitan memperoleh pendanaan yang sesuai.

Kesenjangan tersebut juga menjadi tantangan bagi usaha yang dipimpin perempuan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2025 menunjukkan usaha yang dipimpin perempuan mencakup 64,5% UMKM di Indonesia. Di sisi lain, materi yang disampaikan dalam forum menyebut perempuan hanya mencakup 18,2% pengambil keputusan di sektor modal ventura Indonesia.

Investasi berperspektif gender menjadi salah satu pendekatan yang dibahas untuk memperluas kesempatan pendanaan. Pendekatan ini mempertimbangkan aspek gender dalam proses pengambilan keputusan investasi, sehingga berpotensi membuka akses modal bagi lebih banyak usaha yang dipimpin perempuan sekaligus mendukung kesetaraan gender dan tujuan finansial investor.

Direktur Eksekutif Indonesia Impact Alliance Atika Benedikta mengatakan, skema pembiayaan perlu disesuaikan dengan karakteristik serta tahapan pertumbuhan usaha. Menurut dia, penyedia modal lokal atau perantara pembiayaan memiliki peran penting karena memahami kondisi bisnis di Indonesia dan dapat menghubungkan pelaku usaha dengan investor yang tepat.

“Melalui forum ini, kami ingin mempertemukan pemilik modal, investor, perantara pembiayaan, dan para pendukung ekosistem untuk berkolaborasi dalam memobilisasi modal, sehingga semakin banyak usaha berdampak dapat bertumbuh, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Atika.

Bappenas juga menyoroti peran investasi berdampak atau impact investment dalam mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan Indonesia. Kebutuhan pembiayaan berkelanjutan nasional diperkirakan mencapai 1,7 triliun hingga 8,7 triliun dollar AS. Investasi berdampak dinilai dapat membantu mempertemukan kepentingan finansial investor dengan prioritas pembangunan dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Upaya pemerintah untuk memperkuat ekosistem investasi mencakup pengembangan skema pembiayaan campuran (blended finance), kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, serta mekanisme pengurangan risiko investasi. Pemerintah juga mendorong pengembangan inovasi pada tahap awal dan peningkatan kesiapan proyek agar dapat menarik pembiayaan swasta.

Sejumlah sektor yang dinilai memiliki peluang investasi mencakup transportasi ramah lingkungan, energi terbarukan, usaha mikro, kesehatan, dan pendidikan. Penyaluran modal ke sektor-sektor tersebut diharapkan dapat menghubungkan kebutuhan pasar dengan manfaat pembangunan yang lebih luas.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas Leonardo A. A. Teguh Sambodo mengatakan, forum ini diharapkan tidak hanya mendorong mobilisasi modal swasta, tetapi juga mempercepat manfaat pembangunan bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Dengan lebih dari 62% capaian indikator SDGs, Indonesia berada di jalur pencapaian target, sehingga momentum ini perlu diperkuat melalui solusi pasar yang tepat sasaran untuk mengatasi kesenjangan yang masih ada,” ujarnya.

Leonardo menambahkan, pemerintah berharap investasi dapat menjangkau usaha tahap awal dan usaha yang sedang berkembang, khususnya di sektor energi bersih, kesehatan, pendidikan berkualitas, serta usaha mikro. Pendanaan tersebut diharapkan mendukung penghidupan masyarakat yang lebih tangguh, infrastruktur ramah lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Chief Operating Officer Instellar Impact Adisti Chandra menyoroti tantangan lain dalam ekosistem investasi berdampak, yakni kesiapan usaha untuk menerima pendanaan. Menurut dia, meski program akselerator dapat membantu usaha sosial mengembangkan kapasitasnya, kelulusan dari program tersebut tidak otomatis membuat usaha memenuhi persyaratan investor.

“Organisasi yang mendanai program dan investor bisa memiliki kriteria yang berbeda. Skala usaha, dampak yang dihasilkan, dan tingkat kesiapannya mungkin memenuhi kriteria program, tetapi belum memenuhi persyaratan investor,” kata Adisti.