Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu Satukan Rapat Kerja demi Efisiensi Anggaran

JAKARTA - Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) sekaligus Ketua Umum Tim Penggerak (TP) PKK dan Tim Pembina Posyandu Tri Tito Karnavian mendorong efisiensi anggaran melalui penggabungan rapat kerja tiga lembaga dalam satu forum terpadu. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat koordinasi, menyelaraskan program, dan memastikan kegiatan pemberdayaan masyarakat memberikan manfaat nyata.

Dorongan tersebut disampaikan Tri dalam Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Kota Denpasar, Bali, Kamis (22/10/2026). Forum tersebut menjadi pertama kalinya rapat kerja ketiga lembaga diselenggarakan secara bersamaan.

"Jadi ini baru kali pertama untuk tiga lembaga ini rapat kerjanya dijadikan satu, harapannya lebih efisien dan tentunya tidak mengurangi makna dari rapat kerjanya," ujarnya.

Tri menjelaskan, penggabungan rapat kerja tersebut berkaitan dengan tiga tanggung jawab kelembagaan yang dijalankan secara ex-officio oleh para pendamping kepala daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Melalui penyelenggaraan dalam satu forum, koordinasi diharapkan lebih efektif tanpa menghilangkan substansi pembahasan dan fungsi masing-masing lembaga.

Menurutnya, integrasi tersebut dapat membantu menyelaraskan agenda kerja Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu. Dengan koordinasi yang lebih terarah, pelaksanaan program di daerah diharapkan berjalan lebih efisien dan saling mendukung dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Gizi Nasional turut menyampaikan strategi penguatan regulasi serta dukungan penganggaran daerah. Dukungan tersebut ditujukan untuk menjaga keberlanjutan program ketiga lembaga agar dapat dilaksanakan secara optimal di berbagai wilayah.

Tri menegaskan, penyatuan rapat kerja tidak hanya berorientasi pada penghematan anggaran dan konsolidasi organisasi. Forum tersebut juga diharapkan melahirkan inovasi serta program yang sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat.

"Yang pasti nanti tetap akan menghasilkan ke depannya program-program yang pastinya harus memberikan manfaat untuk masyarakat," terangnya.

Ia menilai keberhasilan program pemberdayaan masyarakat membutuhkan komitmen dan kolaborasi dari seluruh pengurus serta kader di daerah. Kerja sama antarlembaga menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan program yang dirancang dapat diterapkan secara berkelanjutan dan menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.

"Saya meyakini dengan komitmen dan kerja sama yang kuat, kita dapat mendorong kemajuan para perajin, memperkuat kesejahteraan keluarga, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia," pungkasnya.

Rapat penguatan tata kelola tersebut turut dihadiri Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono dan Gubernur Bali Wayan Koster. Sejumlah pejabat pimpinan tinggi Kemendagri dan Bappenas serta pengurus pusat Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu juga mengikuti kegiatan tersebut.

Selain itu, hadir para Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Ketua TP PKK, dan Ketua TP Posyandu dari 14 provinsi di wilayah Indonesia bagian tengah. Kehadiran para pengurus daerah diharapkan memperkuat koordinasi antara tingkat pusat dan daerah dalam menjalankan agenda pemberdayaan masyarakat.

Melalui integrasi rapat kerja, ketiga lembaga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program tanpa mengesampingkan tugas dan sasaran masing-masing. Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk mendukung kemajuan perajin, memperkuat ketahanan keluarga, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.