Ombudsman Bongkar Penyebab Antrean BBM di Daerah, Dugaan Penyelewengan Solar Subsidi Disorot

Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia mengungkap sejumlah indikasi penyebab terjadinya antrean panjang kendaraan dan kekosongan stok bahan bakar minyak di sejumlah daerah.

Hal itu mulai dari kendala logistik dan distribusi hingga ketidaksesuaian kuota dengan kebutuhan riil serta dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Anggota Ombudsman RI Abdul Ghoffar di Jakarta, Rabu (14/10), mengatakan temuan tersebut masih bersifat awal dan akan ditindaklanjuti melalui pendalaman serta investigasi untuk mengetahui persoalan yang terjadi dalam tata kelola distribusi BBM.

"Indikasi awal, kenapa saya mengatakan ini adalah indikasi awal? Karena Ombudsman Republik Indonesia setelah mendapatkan informasi dari berbagai macam daerah tentu nantinya akan melakukan semacam pendalaman dan investigasi, dan hasilnya tentu akan kami laporkan di kemudian hari," kata Ghoffar.

Ia menjelaskan salah satu faktor yang ditemukan berkaitan dengan logistik dan distribusi, termasuk keterlambatan pengiriman, proses bongkar muat, kondisi depot, serta jadwal penyaluran pasokan.

Di Bali, Ombudsman menemukan keterlambatan kapal dan proses bongkar muat di Terminal BBM Manggis. Kondisi tersebut dilaporkan memengaruhi ketersediaan BBM di sejumlah wilayah.

Faktor berikutnya ialah ketidaksesuaian antara kebutuhan riil, kuota, dan pasokan yang tersedia.

Di Sulawesi Barat, keterlambatan pasokan dari depot di Parepare, Sulawesi Sekatan, disebut menjadi salah satu penyebab antrean BBM.

Gangguan operasional dan keterbatasan kapasitas layanan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) juga menjadi perhatian, termasuk jam operasional, jumlah nosel pengisian, antrean, serta ketersediaan informasi bagi masyarakat.

Di Sumatera Utara, kendala armada dan pengemudi turut dilaporkan memengaruhi pelayanan.

Selain itu, Ombudsman mengidentifikasi indikasi penyalahgunaan BBM subsidi, antara lain melalui praktik pelangsiran dan penggunaan tangki yang dimodifikasi.

Di Sumatera Selatan, lembaga tersebut menemukan indikasi peralihan pengguna BBM nonsubsidi ke solar subsidi.

Ghoffar mengatakan gangguan layanan BBM berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi karena masyarakat kehilangan waktu produktif saat mengantre. Antrean panjang juga meningkatkan risiko gangguan keselamatan lalu lintas di sekitar SPBU.

Dampak tersebut terutama dapat dirasakan pengemudi angkutan umum, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, serta nelayan yang membutuhkan BBM untuk menjalankan aktivitas ekonomi.