IPW Dorong Kapolri Perkuat Pemberantasan Narkoba dan Pembenahan Polri

JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) mendorong Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memperkuat pemberantasan narkoba sekaligus melanjutkan pembenahan internal Polri. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan profesionalisme personel, memperkuat pengawasan, serta menghadirkan pelayanan publik yang adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ketua IPW menilai pemberantasan narkoba perlu menjadi salah satu prioritas dalam pelaksanaan program 100 hari kerja Kapolri. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan koordinasi antara Bareskrim Polri, jajaran kepolisian daerah, dan Badan Narkotika Nasional (BNN), terutama untuk menindak jaringan peredaran narkoba serta mengatasi kawasan rawan penyalahgunaan narkotika.

"Pemberantasan narkoba harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Selain menindak jaringan peredaran, Polri juga perlu memperkuat pencegahan, melindungi generasi muda, serta memastikan setiap anggota yang terbukti terlibat narkoba ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Ketua IPW.

Dukungan tersebut disampaikan menyusul pengungkapan sejumlah kasus narkoba di berbagai wilayah. Salah satunya adalah operasi di kawasan bantaran Sungai Jalan M. Yusuf Jintan, Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Minggu (11/10/2026).

Dalam operasi Gerebek Sarang Narkoba (GSN) yang dilakukan bersama BNN Provinsi Sumatera Utara, petugas mengamankan 37 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 27 orang dinyatakan positif menggunakan narkoba berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan petugas.

Penindakan juga dilakukan di Kampung Ambon dan Kampung Boncos, Jakarta Barat, pada Jumat (9/10/2026). Operasi tersebut melibatkan personel Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya bersama BNN untuk menindak dugaan penyalahgunaan serta peredaran narkotika di kedua kawasan tersebut.

Dalam kegiatan itu, petugas mengamankan 24 orang, terdiri atas 16 orang dari Kampung Ambon dan delapan orang dari Kampung Boncos. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti narkotika serta senjata yang diduga digunakan untuk melakukan perlawanan.

Menurut IPW, penggerebekan dan penindakan perlu diikuti dengan pemetaan kawasan rawan narkoba secara berkelanjutan. Operasi terpadu juga perlu dievaluasi secara berkala agar strategi pemberantasan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Selain penanganan narkoba, IPW menyoroti pentingnya pembenahan organisasi Polri, terutama dalam pelayanan publik, pengawasan internal, dan pengelolaan sumber daya manusia. Evaluasi kinerja pimpinan di setiap tingkatan dinilai perlu mengacu pada kompetensi, rekam jejak, integritas, serta hasil pelaksanaan tugas.

Ketua IPW menegaskan, perubahan organisasi kepolisian perlu berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dan penegakan hukum yang berkeadilan. Menurutnya, masyarakat semestinya memperoleh pelayanan profesional tanpa harus terlebih dahulu mengangkat persoalan melalui media sosial agar laporan mereka mendapatkan perhatian.

"Pembenahan Polri perlu diukur dari hasil yang dirasakan masyarakat, mulai dari kemudahan membuat laporan, kejelasan penanganan perkara, hingga sikap personel saat memberikan pelayanan. Prinsip meritokrasi, transparansi, dan pengawasan yang konsisten menjadi bagian penting untuk mewujudkan perubahan tersebut," ungkapnya.

IPW juga mendorong penguatan pengawasan melekat sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2022. Pengawasan tersebut dinilai penting untuk mencegah penyimpangan, meningkatkan disiplin, serta memastikan pimpinan bertanggung jawab dalam membina dan mengawasi personel di bawah kewenangannya.

Dalam hal mutasi dan penempatan jabatan, IPW berpandangan bahwa keputusan organisasi harus didasarkan pada pertimbangan objektif. Aspek kompetensi, kapabilitas, integritas, dan kebutuhan organisasi perlu menjadi bagian dari penilaian agar penempatan personel mendukung profesionalisme serta soliditas internal Polri.

IPW turut menekankan bahwa pembenahan internal perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Pelayanan yang humanis, keterbukaan informasi, serta penanganan pengaduan yang akuntabel dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.