Langkah Strategis Komdigi Mendapat Sorotan Akademisi UI dalam Forum Global di Moskow

Pengalaman tersebut berkaitan erat dengan kerja Klinik Digital yang selama lima tahun terakhir mengembangkan dan mengadaptasi buku serta modul literasi digital ke dalam sedikitnya sepuluh bahasa daerah di Indonesia.

Menurut Devie, pendidikan digital tidak cukup hanya menyediakan informasi, tetapi materi juga harus disampaikan dalam bahasa yang dipahami masyarakat serta sesuai dengan konteks budaya setempat. Ia mencontohkan bahwa penerjemahan pesan keamanan yang tidak tepat dapat mengubah makna peringatan menjadi instruksi berbahaya. Kalimat “Jangan bagikan kode OTP Anda”, misalnya, dapat kehilangan fungsi perlindungannya apabila kata “jangan” terlewat dalam terjemahan.

“Bahasa daerah bukan sekadar warisan budaya yang perlu disimpan. Bahasa juga merupakan pintu masuk agar masyarakat dapat memahami pengetahuan, mengakses layanan, dan ikut menentukan masa depan teknologi,” kata Devie.

UI Devie Rahmawati dalam Global Digital Forum II 2026 di Moskow. (Istimewa)Kedaulatan AI dan Diplomasi Teknologi

Dalam forum internasional tersebut, Devie juga menyoroti pentingnya diplomasi teknologi untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem AI global. Ia mengaitkan agenda tersebut dengan peluang memanfaatkan posisi strategis Indonesia dalam rantai pasok teknologi, termasuk melalui kekayaan mineral kritis.

Menurutnya, posisi strategis tersebut perlu diterjemahkan menjadi peluang konkret untuk memperluas akses komputasi, mengembangkan talenta, mendorong transfer teknologi, dan membangun kemitraan industri berimbang.

Indonesia, tegas Devie, perlu bergerak melampaui posisi sekadar konsumen teknologi yang dikembangkan negara lain. Penguatan kapasitas penelitian, industri, pendidikan, dan sumber daya manusia menjadi bagian penting agar kerja sama internasional menghasilkan manfaat bagi kepentingan nasional.

“Pertanyaan kita tidak boleh berhenti pada AI apa yang bisa kita beli, melainkan juga harus bertanya mengenai pengetahuan apa yang bisa kita bangun, kemampuan apa yang bisa kita kuasai, dan nilai strategis apa yang bisa kita tawarkan kepada dunia,” ujarnya.

Ia juga menyinggung peluang kerja sama internasional, termasuk dalam konteks World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO). Keterlibatan Indonesia dalam berbagai jejaring global perlu diarahkan pada hasil yang terukur bagi penelitian, industri, pendidikan, dan masyarakat.

Di tingkat nasional, Devie menilai Peta Jalan AI Nasional dan Etika AI penting untuk menyelaraskan agenda investasi, inovasi, keamanan, pendidikan, serta perlindungan publik. Kerangka tersebut dibutuhkan agar berbagai inisiatif yang dijalankan pemerintah dan pemangku kepentingan dapat saling mendukung dalam arah pembangunan yang konsisten.

“Kedaulatan digital bukan berarti menutup diri dari dunia, melainkan memiliki kemampuan untuk bekerja sama tanpa kehilangan kebebasan menentukan pilihan,” tuturnya.

Kolaborasi Pemerintah, Industri, dan Masyarakat

Devie merangkum pandangannya mengenai pengembangan AI melalui prinsip 4C, yakni Context × Community × Capability × Care = Meaningful AI. Prinsip ini menekankan bahwa teknologi perlu memahami konteks kebutuhan masyarakat, melibatkan komunitas, memperkuat kapabilitas pengguna, dan memastikan kepedulian terhadap kelompok yang membutuhkan perlindungan.

Perspektif tersebut turut mendapat dukungan dari peserta asal Indonesia lainnya dalam Global Digital Forum II 2026. Founder dan CEO RadVoice Indonesia, Randy Mulyanto, menilai kemajuan kebijakan digital perlu diiringi komunikasi publik yang transparan guna membangun pemahaman dan kepercayaan masyarakat.