Mendagri Minta Pemda Perkuat Diskominfo untuk Tingkatkan Efektivitas Kebijakan Publik

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai penggerak komunikasi strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Penguatan tersebut dinilai penting agar masyarakat memahami program pemerintah sekaligus memperoleh informasi yang akurat mengenai berbagai kebijakan yang dijalankan.

Arahan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Orkestrasi Agenda Setting Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berlangsung secara hybrid pada Rabu (14/10/2026). Dalam kegiatan tersebut, pemerintah membahas pentingnya penyelarasan komunikasi agar informasi mengenai program dan capaian pemerintah dapat tersampaikan secara lebih efektif kepada masyarakat.

Menteri Dalam Negeri menjelaskan bahwa dukungan dan legitimasi publik menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara demokrasi. Menurutnya, persepsi masyarakat terhadap program pemerintah turut dipengaruhi oleh informasi yang disampaikan melalui media.

"Persepsi publik untuk menyampaikan dukungan atau tidak, sangat dipengaruhi sekali oleh peran dari media," ujarnya saat mengikuti kegiatan secara daring dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

Ia juga menyoroti tantangan komunikasi pada era digital, terutama fenomena firehose of falsehood atau penyebaran informasi bohong secara masif dan berulang. Pola penyebaran tersebut berpotensi membuat informasi yang tidak benar lebih mudah menjangkau masyarakat dibandingkan informasi faktual yang disampaikan dengan intensitas lebih rendah.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan program-program positif dapat dikomunikasikan secara terencana dan menjangkau masyarakat secara luas. Dalam konteks pemerintahan daerah, Diskominfo dinilai memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah pusat untuk menyelaraskan narasi dan memperkuat penyampaian informasi publik.

"Sekarang dalam konteks daerah, pemerintahan daerah, [Dinas] Kominfo menjadi ujung tombak, salah satu mitra yang penting. Ini yang perlu teman-teman [Dinas] Kominfo pahami betul. Jadi, di Dinas Kominfo ini, kita harapkan bisa menyatu [narasinya]," katanya.

Selain penyelarasan narasi, pemerintah daerah didorong menerapkan manajemen media secara sistematis melalui media konvensional maupun media sosial. Koordinasi antara Diskominfo tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI juga perlu diperkuat agar informasi mengenai kebijakan pusat dapat didukung oleh pemberitaan tentang program dan capaian di daerah.

Melalui koordinasi tersebut, komunikasi pemerintah pusat dan daerah diharapkan berjalan searah tanpa mengabaikan informasi mengenai pelaksanaan program di masing-masing wilayah. Diskominfo juga diharapkan memiliki saluran komunikasi yang memudahkan penyelarasan informasi dengan Bakom RI.

"Saya minta teman-teman Dinas Kominfo mendukung, memiliki saluran nantinya dengan Bakom, dan kami akan dukung Bakom melalui Puspen Kemendagri untuk meyakinkan bahwa teman-teman [Dinas] Kominfo betul-betul bisa paralel dengan pemberitaan-pemberitaan Bakom," ungkapnya.

Penguatan komunikasi publik juga perlu diikuti dengan perhatian lebih besar terhadap kelembagaan Diskominfo di daerah. Ia menilai, karena urusan komunikasi dan informatika termasuk pelayanan wajib non-pelayanan dasar, sektor tersebut berpotensi belum mendapatkan prioritas yang memadai di sejumlah pemerintah daerah.

Padahal, fungsi komunikasi publik dibutuhkan untuk menjelaskan program, menyampaikan hasil kerja pemerintah, serta membangun pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan. Oleh sebab itu, dukungan terhadap Diskominfo perlu ditingkatkan melalui pembenahan anggaran, jumlah personel, ketersediaan peralatan, hingga jenjang karier pegawai.

"Harus kita memperkuat kehumasan. Makanya anggarannya pun, jumlah personelnya, peralatannya, kemudian juga jenjang kariernya, itu mendapat atensi, kita perbaiki, dijadikan prioritas," tegasnya.

Selain penguatan sumber daya, pemerintah daerah diminta menyusun perencanaan anggaran komunikasi dan informatika secara jelas agar penggunaannya sesuai kebutuhan. Penempatan kepala Diskominfo juga perlu mempertimbangkan pemahaman serta pengalaman di bidang komunikasi dan informatika.

Langkah tersebut diharapkan membuat pengelolaan komunikasi publik berjalan lebih efektif dan didukung sumber daya manusia yang kompeten. Dengan demikian, Diskominfo dapat menjalankan perannya secara optimal dalam menyampaikan informasi sekaligus mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah.

"Jadi dengan demikian orang yang mengawaki betul-betul orang yang memahami tentang urusan pekerjaan, komunikasi dan informasi," ujarnya.