Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Pemprov Jawa Tengah Berkomitmen Jaga Lahan Sawah Dilindungi

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk menjaga Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sebagai upaya menjaga produktivitas pangan serta mendukung ketahanan pangan nasional.

"Sawah hilang tidak mungkin akan kembali. Kita perlu mempertahankan luas lahan pertanian, agar jangan sampai beralih fungsi," kata Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di Semarang, Rabu (16/9).

Luas lahan pertanian Jawa Tengah mencapai 1,5 juta ha dengan target produksi pasi pada 2026 sebesar 10,5 juta ton.

Bahkan, menurut dia, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Jateng sudah melebihi target minimum 87 persen.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan minimal sebanyak 970.000 hektare (ha) lahan sawah dilindungi (LSD) sedangkan saat ini masih mencapai 825.000 ha.

Meski demikian, ia mengakui untuk di beberapa daerah perkotaan masih terkendala, karena terbatasnya lahan.

Gubernur mengusulkan kepada pemerintah pusat agar kabupaten/kota yang sudah memenuhi target LP2B diberikan insentif.

Saat ini di Jateng, sudah ada 24 kabupaten/kota yang sudah memenuhi batas minimal 87 persen luas baku sawah (LBS) itu.

Lima besar LSB tertinggi adalah Kabupaten Magelang dengan luas 24.818 ha (97,18 persen), Purworejo 27.872,82 ha (96,54 persen); Wonogiri 36.025,37 ha (96,23 persen), Batang 15.009,34 ha (93,75 persen); dan Demak 52.671,39 ha (93,22 persen).

Ia juga meminta Kementerian ATR/BPN mempercepat sertifikasi LP2B, agar ada kejelasan status lahan tersebut.

Dengan begitu, kata dia, dapat segara diketahui mana lahan yang boleh digunakan untuk investasi atau lahan mana yang memang benar-benar tidak boleh dialihfungsikan.

Luthfi juga menyinggung perizinan berbasis risiko yang selama ini berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Ia mengharapkan hal tersebut dapat didelegasikan kepada pemerintah provinsi sehingga dapat mempercepat perizinan.

Menurut dia, kawasan industri menjadi andalan Jawa Tengah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi