ULN RI Bengkak Jadi 453,4 Miliar Dolar AS, Ruang Gerak Ekonomi Makin Diuji

JAKARTA – Kenaikan utang luar negeri perlu dilihat bukan semata dari besarnya nominal, tetapi dari kemampuan ekonomi menghasilkan devisa untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Jika utang digunakan untuk membiayai sektor produktif dan mendorong pertumbuhan, dampaknya dapat mendukung ekspansi ekonomi.

Namun, ketika pertumbuhan utang lebih cepat daripada kapasitas pembayaran, tekanan terhadap rupiah, cadangan devisa, dan ruang fiskal bisa meningkat.

Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II-2026 naik sebesar 4,4 persen secara tahunan (year on year/ yoy) mencapai 453,4 miliar dolar Amerika Serikat (AS), dengan rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 30,6 persen.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/8), menyampaikan bahwa posisi ULN pada triwulan tersebut tetap terjaga.

Perkembangan tersebut disebabkan oleh peningkatan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang lebih rendah.

Posisi ULN pemerintah pada triwulan II-2026 tercatat sebesar 216,3 miliar dolar AS, atau tumbuh 2,9 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan I-2026 sebesar 3,8 persen (yoy).

Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang terjaga.

Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,0 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,6 persen); jasa pendidikan (16,2 persen); konstruksi (11,5 persen); serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen).

Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali, mengingat hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang.

Sementara itu, peningkatan ULN bank sentral terutama didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak ketidakpastian global yang kembali meningkat.

Di sisi lain, posisi ULN swasta pada triwulan II-2026 tercatat sebesar 194,6 miliar dolar AS, atau mengalami kontraksi 0,6 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi 1,3 persen (yoy) pada triwulan I-2026.

Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi 3,4 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi 6,3 persen (yoy) pada triwulan I-2026.