BPS Catat 319 Daerah Hadapi Kenaikan Harga Pangan

JAKARTA – Kenaikan harga pangan kembali menjadi perhatian karena langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memengaruhi daya beli.

Ketika harga sejumlah komoditas meningkat, tekanan tidak hanya dirasakan konsumen, tetapi juga pelaku usaha yang menghadapi kenaikan biaya produksi.

Kondisi ini membuat stabilitas pasokan dan harga pangan menjadi penting untuk menjaga inflasi tetap terkendali tanpa mengorbankan kesejahteraan petani dan konsumen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kabupaten/ kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) meningkat menjadi 319 wilayah pada minggu ketiga September 2026.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan jumlah tersebut meningkat dibandingkan minggu sebelumnya yang tercatat sebanyak 314 kabupaten/kota.

"Minggu ketiga September 2026 terjadi peningkatan jumlah kabupaten/kota yang IPH-nya mengalami kenaikan, yaitu menjadi 319 kabupaten/kota yang IPH-nya mengalami peningkatan," kata Ateng dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (21/9).

Jumlah tersebut juga meningkat cukup signifikan dibandingkan minggu keempat Agustus 2026 yang hanya mencapai 242 kabupaten/kota.

Menurut Ateng, kenaikan IPH pada minggu ketiga September terutama terlihat di sejumlah wilayah luar Jawa dan Sumatera.

Dua provinsi dengan kenaikan IPH paling tinggi tercatat di Sulawesi Utara sebesar 12,45 persen dan Gorontalo sebesar 10,25 persen.

Ia menjelaskan tingginya IPH di kedua provinsi tersebut terutama dipengaruhi kenaikan harga cabai rawit, cabai merah, daging sapi, dan beras.

Maluku Utara juga mengalami kenaikan IPH sebesar 5,53 persen, Sulawesi Tengah 4,92 persen, sementara Sulawesi Barat, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur berada pada kisaran 3-5,5 persen.

Komoditas yang turut memberikan tekanan di wilayah tersebut antara lain cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan daging sapi.

BPS juga mencatat sejumlah kabupaten/kota dengan kenaikan IPH tertinggi berada di Sulawesi Utara dan Gorontalo. Di antaranya Kabupaten Bone Balango dengan kenaikan IPH 15,71, di Gorontalo.

Sementara, di Sulawesi Utara, kenaikan dua digit terjadi di sejumlah daerah antara lain Kabupaten Bolaang Mongondow, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kota Bitung, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Di sisi lain, BPS mencatat terdapat sejumlah wilayah yang perubahan IPH-nya relatif rendah, yakni di bawah 1 persen, antara lain Papua, Papua Barat, hingga Maluku.

"Walaupun demikian, ada beberapa wilayah yang perubahan IPH-nya itu di bawah 1 persen, yaitu di Papua, Papua Barat sampai dengan di Maluku," ujar Ateng.