Pemprov DKI Perluas Akses Modal Pedagang Pasar Induk Kramat Jati hingga Rp500 Juta

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mendorong perluasan akses pembiayaan formal bagi pedagang Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi Bank Jakarta dan Perumda Pasar Jaya untuk membantu pedagang mengembangkan usaha sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan di Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan dukungan tersebut saat menyaksikan akad massal program pembiayaan pedagang di Pasar Induk Kramat Jati, Selasa (1/9). Menurutnya, akses permodalan menjadi kebutuhan penting mengingat besarnya jumlah pelaku usaha yang beraktivitas di kawasan pasar tersebut.

"Kami sangat mengapresiasi kolaborasi Bank Jakarta dengan Perumda Pasar Jaya yang konkret dalam rangka mendukung UMKM dan ekonomi kerakyatan. Pasar Induk ini memiliki lebih dari 5.000 tempat usaha, sehingga kebutuhan pembiayaan juga pasti besar," kata Rano.

Hingga saat ini, sebanyak 167 pedagang Pasar Induk Kramat Jati telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan total plafon sekitar Rp48 miliar. Melalui akad massal yang digelar kali ini, program tersebut diperluas kepada 100 pedagang tambahan.

Pembiayaan yang ditawarkan terdiri atas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan non-KUR. Plafon pembiayaan dapat mencapai Rp500 juta dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kapasitas masing-masing usaha pedagang.

Rano menilai pemberian akses modal perlu diikuti dengan peningkatan literasi keuangan bagi para pedagang. Menurutnya, kemampuan mengelola pinjaman dan keuangan usaha menjadi faktor penting agar pembiayaan yang diterima dapat digunakan secara produktif.

"Kadang-kadang kita pintar meminjam, tetapi membayarnya suka lupa. Itulah makanya harus ada literasi. Kita memberikan edukasi kepada masyarakat," ujar Rano.

Ia juga mendorong pihak perbankan dan pedagang untuk saling mendukung dalam meningkatkan kualitas pengelolaan usaha. Dengan manajemen yang lebih baik, pembiayaan diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan modal, tetapi juga mendorong usaha berkembang secara sehat dan berkelanjutan.

Pemprov DKI Jakarta turut mendorong digitalisasi di pasar-pasar tradisional untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan pengelolaan usaha. Digitalisasi dinilai dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat daya saing pelaku usaha sekaligus mendukung ketahanan ekonomi daerah.

Rano berharap badan usaha milik daerah (BUMD) Jakarta terus menghadirkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. Kolaborasi antara Bank Jakarta dan Perumda Pasar Jaya dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat perekonomian Jakarta.

"Saya juga berharap BUMD Jakarta terus melahirkan inovasi yang menjawab kebutuhan masyarakat beserta pelaku usaha. Bank Jakarta dan Perumda Pasar Jaya harus terus menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi Jakarta, meningkatkan daya saing kota serta mendukung akselerasi pembangunan menuju lima abad Jakarta," terang Rano.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jakarta Agus Haryoto Widodo mengatakan pembiayaan kepada pedagang pasar di seluruh Jakarta terus diperluas. Hingga Juni 2026, outstanding pembiayaan tersebut mencapai sekitar Rp326 miliar yang diberikan kepada 2.388 debitur.

Khusus di Pasar Induk Kramat Jati, penyaluran kredit sebelum akad massal telah mencapai sekitar Rp48 miliar kepada 167 pedagang. Penambahan 100 penerima pembiayaan melalui akad massal diharapkan semakin memperluas akses modal bagi pedagang.

Agus menegaskan keberhasilan program pembiayaan tidak hanya diukur berdasarkan besarnya kredit yang berhasil disalurkan. Menurutnya, indikator yang lebih penting adalah dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha dan kesejahteraan pedagang.