Jakarta Timur Perkuat Peran Warga Pantau Orang Asing, Ormas Asing dan TKA

Jakarta - Pemerintah Kota Jakarta Timur memperkuat peran masyarakat dalam memantau keberadaan orang asing, organisasi kemasyarakatan (ormas) asing, dan tenaga kerja asing (TKA) di wilayah tersebut.

Sekretaris Kota Jakarta Timur Eka Darmawan mengatakan keterlibatan masyarakat diperlukan untuk mengoptimalkan pengawasan bersama Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora).

“Kami ada Timpora (Tim Pengawasan Orang Asing), tentu untuk mengoptimalkan ini. Namun, peran dan fungsi masyarakat sangat penting,” kata Eka saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (30/8).

Menurut dia, masyarakat dapat membantu pemerintah memantau kondisi lingkungan masing-masing, terutama seiring perkembangan Jakarta sebagai kota global.

Eka mengatakan pengelola apartemen, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), pengurus RW dan RT, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama perlu mendapatkan edukasi agar dapat berperan aktif menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah.

“Terutama pengelola apartemen, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), RW, RT, dan tokoh masyarakat, tokoh agama perlu kita edukasi supaya mereka bisa membantu kita dengan baik dalam rangka ikut aktif menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah mereka masing-masing,” jelasnya.

Pemkot Jakarta Timur sebelumnya telah menggelar sosialisasi bertajuk "Peningkatan Peran dan Fungsi Masyarakat dalam Melakukan Pemantauan Orang Asing, Ormas Asing dan Tenaga Kerja Asing di Jakarta Timur" di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Jumat (28/8).

Kegiatan yang diselenggarakan Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Timur tersebut diikuti 90 peserta.

Eka menyebut para peserta sosialisasi merupakan garda terdepan dalam memantau kondisi sosial dan politik di lingkungan masyarakat.

“Saya berharap semoga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sesuai tujuannya,” ujarnya.

Menurut dia, para peserta juga diharapkan mampu mengantisipasi dampak dan konsekuensi yang lebih luas dari potensi konflik yang dapat muncul terkait keberadaan orang asing, TKA, maupun ormas asing.

“Setiap arahan dan informasi dari para narasumber sebaik mungkin dalam kegiatan ini serta jadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas di lapangan,” katanya.