ITF Sunter Mau Diaktifkan Lagi, JPS Ingatkan Pemprov DKI soal Risiko Lingkungan

Jakarta - Jakarta Public Service (JPS) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat kajian sebelum mengoperasikan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi atau Waste to Energy (WTE) di Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara.

Direktur Eksekutif JPS M Syaiful Jihad mengatakan kajian perlu mencakup aspek lingkungan, teknologi, kesehatan masyarakat, hingga pengelolaan residu agar fasilitas tersebut tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

“Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan kajian mendalam sebelum fasilitas WTE dioperasikan, terutama terkait aspek lingkungan, teknologi, kesehatan masyarakat, serta pengelolaan residu hasil pengolahan sampah,” kata Syaiful di Jakarta, Sabtu (29/8).

Menurut dia, pengalaman pengoperasian RDF Plant Rorotan dapat menjadi bahan evaluasi. Persoalan lingkungan dan keluhan masyarakat yang muncul di sekitar fasilitas tersebut menunjukkan bahwa pengendalian dampak harus dipersiapkan sejak tahap perencanaan.

“Jangan sampai kita memiliki fasilitas pengolahan sampah, tetapi kemudian muncul persoalan baru di lingkungan sekitar. Karena itu, analisis mengenai dampak lingkungan harus dilakukan secara komprehensif dan terbuka,” ujarnya.

Syaiful menilai kajian ITF Sunter tidak cukup hanya menghitung kapasitas pengolahan dan potensi produksi listrik. Pemerintah juga perlu memperhitungkan dampak terhadap kualitas udara, air, tanah, lalu lintas pengangkutan sampah, serta kondisi sosial masyarakat di sekitar fasilitas.

ITF Sunter dirancang memiliki kapasitas pengolahan hingga 2.200 ton sampah per hari dengan teknologi WTE. Fasilitas tersebut diproyeksikan mampu mereduksi volume sampah lebih dari 80 persen dan menghasilkan listrik hingga 35 megawatt (MW), dengan nilai investasi sekitar Rp5,3 triliun.

Dengan kapasitas tersebut, ITF Sunter secara teoritis dapat menangani sekitar 27-29 persen dari timbulan sampah Jakarta yang mencapai sekitar 7.700-8.000 ton per hari.

“Artinya, fasilitas tersebut berpotensi memberikan kontribusi cukup besar dalam mengurangi beban pengelolaan sampah, meski tidak dapat menjadi satu-satunya solusi,” kata Syaiful.

Ia menegaskan pembangunan WTE harus berjalan beriringan dengan kebijakan pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber. Menurutnya, teknologi pengolahan tidak boleh menggantikan upaya mengurangi timbulan sampah sejak dari rumah tangga.

Syaiful juga mendukung rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk merealisasikan fasilitas WTE mengingat volume sampah Jakarta yang terus menjadi persoalan.

Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta, timbulan sampah di Jakarta mencapai sekitar 7.700-8.000 ton per hari, sedangkan timbunan sampah di TPST Bantar Gebang telah mencapai sekitar 55 juta ton.

“Kondisi ini membutuhkan penanganan di luar pola pembuangan ke tempat pemrosesan akhir,” ujarnya.

Karena itu, Syaiful berharap pengaktifan kembali ITF Sunter dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi. Pemprov DKI Jakarta juga dinilai perlu melibatkan masyarakat serta memastikan seluruh standar lingkungan dan pengendalian emisi terpenuhi sebelum fasilitas beroperasi.

“WTE jangan sampai hanya menjadi proyek infrastruktur pengolahan sampah, tetapi benar-benar menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah Jakarta yang berkelanjutan,” pungkasnya.