Kelapa Sulteng Naik Kelas, Industrialisasi Mulai Digeber

PALU – Industrialisasi komoditas kelapa dalam menjadi peluang strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memperkuat daya saing produk nasional.

Pengolahan kelapa tidak hanya sebagai bahan mentah, tetapi menjadi produk turunan bernilai tinggi dapat mendorong investasi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan petani.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) memulai program industrialisasi komoditas kelapa dalam untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani.

“Sekarang sudah ini terbangun industri kelapa dalam di Kabupaten Morowali dengan nilai investasi Rp1,6 triliun,” kata Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Sulteng Muhammad Neng di Palu, Kamis (27/8).

Dia menjelaskan rencana produksi pabrik tersebut sekitar 400 ribu ton per tahun untuk kelapa dalam. Sementara, data produksi kelapa dalam di Sulteng per tahun sekitar 190 ribu ton.

“Kami menggenjot bagaimana masyarakat berlomba-lomba untuk menanam kelapa dalam,” ujar dia.

Untuk mendukung industrialisasi kelapa dalam, lanjut dia, Pemprov Sulteng dan pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan bibit kelapa dalam sebanyak 1,1 juta pohon. Diharapkan, tanaman itu dapat berproduksi maksimal di masa depan, untuk mendukung industri kelapa yang telah ada.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani mengatakan BPI Danantara turut terlibat dalam proyek hilirisasi kelapa di Morowali, Sulawesi Tengah.

Rosan, yang juga CEO Danantara itu mengatakan lembaga pengelola investasi negara menjadi salah satu perusahaan dalam konsorsium gabungan perusahaan dengan China. Pabrik tersebut berasal dari dua entitas perusahaan yakni, Zhejiang FreeNow Food Co. Ltd yang merupakan produsen turunan kelapa terbesar China dan sebuah konsorsium perusahaan Indonesia, yang saat ini diketahui adalah Danantara dan China.

Pengawas Mutu Hasil Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Agus Rosyid mengatakan pengembangan industri hilir merupakan bagian dari target besar pemerintah dalam memperkuat hilirisasi kelapa sesuai arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.

Pemerintah menargetkan pengembangan kawasan kelapa hingga sekitar 500 ribu hektare. Namun, menurut Agus, kemampuan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baru mencakup sekitar 221 ribu hektare hingga 2027, sehingga diperlukan dukungan investasi dari berbagai pihak, termasuk swasta dan Danantara.

Selain meningkatkan pasokan bahan baku industri, pembangunan industri hilir diharapkan mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, serta membuka lapangan kerja.