Kebijakan Moneter Dituntut Beri Dampak Nyata ke UMKM

Keberhasilan kepemimpinan BI ke depan layak diukur dari seberapa kuat transmisi kebijakan moneter mendorong produksi, investasi, penciptaan lapangan kerja, dan ekspansi UMKM.

JAKARTA – Harapan terhadap calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti tak hanya tertuju pada stabilitas rupiah dan inflasi, tetapi juga bagaimana kebijakan moneter mampu mengalir ke sektor riil. Tantangan utamanya adalah memastikan likuiditas dan insentif perbankan benar-benar berubah menjadi kredit produktif bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), bukan sekadar menumpuk di sistem keuangan.

Komisi XI DPR RI mendesak Destry untuk memastikan independensi bank sentral dan mengarahkan bauran kebijakan agar berdampak langsung ke sektor riil, khususnya UMKM. Desakan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) uji kelayakan dan kepatutan calon Gubernur BI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8).

Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menyoroti tantangan BI dalam menjaga mandat stabilitas di tengah target pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Dia mempertanyakan keberanian BI untuk menolak pelonggaran moneter apabila kebijakan tersebut dinilai berisiko memicu inflasi dan pelemahan nilai tukar.

Harris menilai independensi BI harus tercermin dari efektivitas kebijakan dalam mendorong ekonomi nyata. “Pelonggaran Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang sejauh ini lebih banyak mendorong pertumbuhan kredit korporasi dibandingkan kredit UMKM,” ujarnya.

Karena perekonomian Indonesia mayoritas ditopang sektor UMKM dan informal, Harris meminta BI memastikan likuiditas perbankan benar-benar mengalir ke sektor produktif, sehingga pertumbuhan kredit tidak hanya dinikmati korporasi tetapi juga mampu memperkuat UMKM.

Wakil Ketua Komisi XI Mohamad Hekal menilai bauran kebijakan BI ke depan harus lebih menyentuh sektor riil agar pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkualitas dan inklusif. Dia menyoroti kondisi pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, tetapi diiringi penurunan kelas menengah, maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), dan deindustrialisasi.

Hekal mengapresiasi visi Sinergi Merah Putih yang diusung Destry Damayanti. “Koordinasi antarlembaga perlu diperkuat agar kebijakan moneter dan fiskal selaras dalam mendorong UMKM dan sektor informal naik kelas menjadi sektor formal,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Destry menegaskan sinergi akan menjadi landasan kepemimpinannya di BI. Mantan ekonom Bank Mandiri itu berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, DPR, industri keuangan, dan dunia usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.

Akses Pekerjaan

Sementara itu, Peneliti Sustainability Learning Center (SLC) Hafidz Arfandi mengingatkan pertumbuhan yang bertumpu pada model padat modal sulit menciptakan kemakmuran berkelanjutan karena minim lapangan kerja berkualitas dan berpotensi mengorbankan ekosistem.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan pertumbuhan padat modal. Sektor riil yang menyentuh langsung masyarakat harus jadi prioritas agar kemakmuran benar-benar dirasakan,” tegas Hafidz.

Dia juga menyoroti stagnasi Legatum Prosperity Index Indonesia di peringkat 64 selama 3 tahun terakhir, jauh di bawah Singapura peringkat 23 dan Malaysia 46. Menurutnya, penataan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi menjadi kunci agar sektor pertanian, kelautan, dan UMKM bisa berakselerasi.