RUU Perampasan Aset Ditargetkan Rampung Desember 2026

Meski demikian, Puan menegaskan DPR RI bersama pemerintah selalu mencari titik temu yang menegaskan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari undang-indang tersebut.

DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

Terpisah, pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho mengatakan partisipasi publik dalam penyusunan RUU Perampasan Aset memperkuat legitimasi terhadap kelanjutan pembahasan hingga menjadi undang-undang (UU).

“Legitimasi yang kuat ini sangat penting bagi rakyat. Saya berharap ruang partisipasi yang dibuka dapat dimanfaatkan seluas-luasnya agar berbagai masukan masyarakat memperkaya pembahasan,” ucap Hardjuno dalam keterangan di Jakarta, kemarin.

Dengan begitu, kata dia, RUU Perampasan Aset dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengejar hasil kejahatan sekaligus tetap menjamin prinsip negara hukum.

Apabila DPR ingin RUU tersebut memiliki legitimasi yang kuat, ia menilai ukurannya sederhana, yakni masyarakat tidak hanya diberi kesempatan bicara, tetapi bisa melihat bahwa suaranya benar-benar masuk ke dalam proses pembentukan undang-undang.

Dikatakan bahwa RUU Perampasan Aset harus menjadi instrumen yang efektif mengejar hasil kejahatan, tetapi pada saat yang sama tetap menjamin prinsip negara hukum.

Menurut Hardjuno, perhatian publik nantinya tertuju pada substansi RUU, terutama mengenai mekanisme penelusuran dan perampasan aset, standar pembuktian, perlindungan terhadap pihak yang beriktikad baik, serta mekanisme pengawasan dan keberatan.

“Pembahasan terhadap bagian-bagian itu harus dilakukan secara transparan agar kewenangan yang besar dalam perampasan aset tetap memiliki kontrol yang kuat,” tuturnya.

Ia pun mengapresiasi pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang menempatkan RUU Perampasan Aset sebagai salah satu prioritas pada tahun sidang 2026-2027 dengan menekankan pentingnya partisipasi bermakna alias meaningful participation.

Dia berpendapat komitmen tersebut menunjukkan perhatian DPR terhadap kualitas dan legitimasi undang-undang yang akan dihasilkan.

Penekanan pada partisipasi bermakna, menurut dia, sangat penting karena menunjukkan DPR ingin RUU Perampasan Aset memiliki substansi yang kuat sekaligus memperoleh kepercayaan publik. “Ini merupakan arah yang baik dalam proses pembentukan undang-undang,” kata Hardjuno.