RI Masuk 7 Besar Negara di Dunia yang Punya Rencana Aksi Nelayan Kecil

JAKARTA - Indonesia menjadi salah satu dari tujuh negara (dari sekitar 151 negara) yang telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Perikanan Skala Kecil (RAN-PPSK), usai Pedoman Sukarela Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) untuk Perikanan Skala Kecil diadopsi pada 2014.

RAN-PPSK yang resmi diluncurkan pada 5 November 2025 ini dibawa pada pertemuan Committee Fisheries (COFI) ke-37 di Roma, Italia beberapa hari lalu, dan menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam membangun tata kelola perikanan skala kecil.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menjelaskan, RAN-PPSK diterapkan dengan pendekatan ekosistem (EAFM) yang mengintegrasikan aspek ekologis, sosial, ekonomi, serta kelembagaan nelayan kecil dan diterapkan dalam program kerja prioritas nasional pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

“Implementasi RAN-PPSK berfokus pada lima prioritas, yaitu tata kelola sumber daya dan akses nelayan, peningkatan input produksi dan keselamatan, penguatan data dan digitalisasi, pembangunan sosial dan akses pembiayaan, serta penguatan rantai nilai pascapanen,” ungkapnya melalui di Jakarta, Jumat (11/9).

RAN-PPSK di Indonesia, sambung Latif, juga terbuka untuk dilakukan evaluasi dan penyempurnaan dalam penerapannya, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di masyarakat, sehingga kebijakan yang dijalankan dapat terus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi nelayan skala kecil.

Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan turut menyuarakan agar RAN-PPSK menjadi instrumen yang tegas untuk pemenuhan hak-hak nelayan skala kecil. Namun, Dani menggarisbawahi bahwa saat ini World Trade Organization (WTO) mendorong pembatasan subsidi perikanan yang dinilai berkontribusi terhadap penangkapan ikan berlebih.

“Jika kesepakatan ini disetujui, hal tersebut justru akan melemahkan kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak nelayan skala kecil. Kesepakatan WTO tidak boleh membatasi ruang kebijakan negara untuk terus mengalokasikan subsidi bagi nelayan skala kecil,” ungkapnya.

Tidak hanya diperkuat di tingkat nasional, Dani juga menginisiasi SEAFNET (Southeast Asia Small-scale Fishers Network), sebuah jejaring regional yang mempertemukan organisasi nelayan skala kecil beserta para mitranya untuk memperkuat advokasi dan hak-hak nelayan kecil.

Sebelumnya, masih di sidang COFI ke-37 Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan penguatan perikanan skala kecil menjadi penting karena sekitar 90 persen nelayan Indonesia merupakan nelayan tradisional dan sektor tersebut berkontribusi sekitar 90 persen terhadap produksi perikanan tangkap nasional.

Menteri Trenggono juga menyampaikan bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah Indonesia terhadap nelayan skala kecil, melalui pembangunan kawasan nelayan yang terintegrasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan penguatan ekonomi masyarakat nelayan.