Sulit Kurangi Jurang Kaya dan Miskin tanpa Pertumbuhan Berkualitas

Kondisi terkini Tiongkok sedikit mengalami kemunduran, banyak sarjana dan master (S2) yang hanya jadi pekerja informal.

Hal itu yang memaksa Pemerintah Tiongkok saat ini mengekang kemajuan rakyatnya sendiri, takut akan demokrasi, takut akan kemandirian rakyatnya, mereka takut kehilangan kontrol.

Menanggapi hal itu, Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengatakan kondisi yang dialami Tiongkok sekarang, sama persis dengan yang dihadapi Indonesia saat ini.

Berdasarkan laporan Macro Poverty Outlook oleh Bank Dunia, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai sekitar 171,8 juta jiwa atau 60,3 persen dari total populasi.

Angka tersebut dihitung menggunakan garis kemiskinan standar Purchasing Power Parity (PPP) sebesar 6,85 dollar AS per kapita per hari untuk negara berpendapatan menengah ke atas.

Kondisi tersebut membuat Indonesia sulit lolos dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap) jika pertumbuhannya tidak berkualitas.

Pertumbuhan yang tinggi tidak otomatis mengentaskan kemiskinan.

Apalagi, kontribusi utama pertumbuhannya dari konsumsi, barang impor pula.

Pertumbuhan yang tinggi sekalipun, tidak akan produktif untuk bisa mengentas kemiskinankan.

“Pertumbuhan yang tidak berkualitas, tidak akan bisa mengurangi jurang kaya dan miskin. Maka itu kita harus kembali ke ekonomi kerakyatan,” kata Hardjuno.

Koperasi desa katanya jangan disuruh menjual barang murah.

Koperasi yang digalakkan Pemerintah seharusnya memfasilitasi pembangunan daerah, membangun produksi pangan dan produksi industri, bukan bikin minimart.

Pemerintah Indonesia papar Hardjuno perlu melakukan evaluasi mendasar terhadap arah pembangunan nasional dengan kembali menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai orientasi utama.