Prabowo Kunci RAPBN 2027 ke 8 Prioritas, Pertumbuhan Ekonomi Jadi Taruhan

JAKARTA – Pengelolaan anggaran yang baik tidak cukup diukur dari seberapa besar anggaran terserap, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

Karena itu, perencanaan yang tepat, efisiensi belanja, transparansi, serta pencapaian output dan outcome harus menjadi ukuran utama.

Tantangannya adalah memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan dampak ekonomi dan sosial, bukan habis untuk belanja yang kurang produktif.

Dengan pendekatan spending better, anggaran dapat menjadi instrumen pembangunan yang lebih efektif sekaligus menjaga disiplin fiskal.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2027 difokuskan pada delapan program kerja prioritas nasional (PKPN).

Kedelapan program tersebut antara lain kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.

“Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi,” kata Presiden dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Jakarta, Jumat (14/8).

Presiden menegaskan, capaian semester pertama tahun 2026 merupakan pijakan dalam menyusun RAPBN tahun 2027.

Untuk itu, imbuh Presiden, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat.

“Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara harus bekerja sinergis dan semakin solid,” kata Presiden.

Ia menambahkan bahwa transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Dalam hal ini, program-program unggulan harus berjalan efektif.

“Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat,” kata Presiden.

Presiden menambahkan bahwa harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Di samping itu, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu.