DPR Ketuk Palu, RAPBN 2027 Masuk Arena Pertarungan Anggaran

JAKARTA – DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan RAPBN Tahun Anggaran 2027 setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan dalam rapat paripurna.

Persetujuan tersebut membuka tahapan pembahasan yang lebih mendalam terhadap rancangan anggaran sekaligus berbagai catatan yang disampaikan masing-masing fraksi.

Sejumlah isu menjadi perhatian, mulai dari pencapaian target pertumbuhan ekonomi, peningkatan penerimaan negara, efektivitas belanja hingga ketepatan sasaran program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis.

Artinya, pembahasan RAPBN 2027 tidak sekadar berkutat pada besaran anggaran, tetapi juga menyangkut seberapa besar kebijakan fiskal mampu memberikan dampak nyata terhadap masyarakat dan perekonomian.

Tahap berikutnya akan menjadi ruang bagi pemerintah dan DPR untuk menyelaraskan target, asumsi ekonomi, serta alokasi belanja agar APBN 2027 tetap kredibel sekaligus mampu menopang pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

“Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada Rapat Paripurna 14 Agustus 2026 yang lalu, dan sesuai dengan Pasal 168 Ayat 2 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam Rapur atas Rancangan Undang-Undang APBN,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, di Jakarta, Selasa.

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.

Pelaksanaannya harus mengurangi berbagai risiko, baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi, serta kelompok penerima manfaat yang inklusif.

“Anak-anak sekolah di daerah terpencil, tertinggal, terisolir masih perlu mendapatkan perhatian. Belanja negara yang efisien, yang berkualitas harus ditunjukkan dengan menetapkan indikasi kualitas belanja di setiap kementerian atau lembaga dengan indikator yang terukur,” kata Anggota DPR RI Budi Sulistyono Kanang.

Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6 persen.

Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.

"Untuk itu, Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan pemerintah mengenai strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkualitas, terutama dalam menghasilkan penciptaan lapangan kerja, perluasan kesempatan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya pula.

Adapun Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad dalam tanggapannya mendukung peningkatan rasio pajak (tax ratio) dari 9,31 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025 menjadi 10,4 persen pada 2027.

"Kami mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis agar rasio pajak ini konsisten bertahan di angka dua digit seiring dengan membesarnya skala ekonomi nasional sistem perpajakan kita harus lebih adaptif," ujar Kamrussamad.