Bantalan Ekonomi 2027 Diperkuat, Anggaran Perlinsos Tembus Rp549,9 Triliun

JAKARTA – Peningkatan belanja perlindungan sosial tahun depan menunjukkan pemerintah masih menempatkan daya beli dan ketahanan rumah tangga sebagai bantalan menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Namun, kenaikan anggaran perlu diikuti dengan ketepatan sasaran dan efektivitas program, agar tidak sekadar memperbesar belanja, tetapi benar-benar mampu menekan kemiskinan, menjaga konsumsi, dan mencegah kelompok rentan jatuh lebih dalam saat tekanan ekonomi meningkat.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah menganggarkan Rp549,9 triliun untuk belanja perlindungan sosial pada 2027.

"Pemerintah melanjutkan program perlindungan sosial sebesar 549,9 triliun," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2027 yang digelar di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, Jumat (14/8).

Anggaran perlinsos untuk 2027 itu naik 8,2 persen dibandingkan pada 2026, yang sebesar Rp508,2 triliun.

Anggaran tersebut, berdasarkan paparan Airlangga, akan digunakan untuk melanjutkan berbagai program perlindungan sosial yang terus berjalan sepanjang 2026.

Adapun kebijakan perlinsos 2027 meliputi melanjutkan penyaluran program bantuan sosial, antara lain program keluarga harapan (PKH), program sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).

Kebijakan perlinsos pada 2027 juga mencakup meningkatkan ketepatan sasaran dengan memanfaatkan DTSEN dan digitalisasi bantuan sosial; mempercepat graduasi melalui sinergi dengan program pemberdayaan dan Sekolah Rakyat; serta memperkuat perlindungan sosial yang adaptif, inklusif, dan sesuai siklus hidup.

Airlangga merinci rencana pemanfaatan belanja perlinsos untuk memenuhi kebutuhan dasar melalui sejumlah program, yakni program PKH bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), program sembako bagi 17,8 juta KPM, atensi sosial dan penanganan bencana bagi 13,5 ribu orang, bantuan iuran JKP bagi 74,8 juta orang, serta subsidi jenis BBM tertentu sebesar 20,097 juta kl.

Kemudian, pemanfaatan untuk pemenuhan layanan pendidikan melalui PIP bagi 22,1 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa.

Untuk pemenuhan layanan kesehatan, pemerintah akan menggunakan belanja perlinsos dalam program PBI JKN bagi 96,8 juta peserta dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan BP Kelas III bagi 49,6 juta peserta.

Selain itu, terdapat pemanfaatan belanja perlinsos untuk pemberdayaan masyarakat, yakni melalui subsidi KUR bagi 5,1 juta debitur.

"Untuk itu, data yang akurat menjadi penting, di mana Sensus Ekonomi 2026 yang sedang dilakukan oleh BPS menjadi dasar untuk periode ke depan," kata Airlangga.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan defisit dalam RAPBN 2027 ditargetkan sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menurun dari APBN 2026 yang sebesar 2,68 persen terhadap PDB.