Tak Cuma Bedah Rumah! Pemukiman Kumuh Harus Disulap Sampai ke Ekonomi Warga

JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan penanganan kawasan permukiman kumuh harus dilakukan secara terpadu dan menyeluruh, tidak hanya berfokus pada perbaikan rumah, tetapi juga mencakup penataan lingkungan, sanitasi, pengelolaan sampah, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Maruarar saat menjadi panelis dalam Diskusi Panel Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu pada Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo, Jakarta, Senin (14/9). Forum dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan diikuti oleh sejumlah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait.

Dalam forum tersebut, Maruarar memaparkan pengalaman Kementerian PKP dalam menangani kawasan kumuh di Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat. Menurutnya, penanganan di kawasan tersebut dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari perbaikan rumah hingga penataan lingkungan.

"Di Menteng Tenggulun ada sekitar 150 rumah yang kita perbaiki. Tetapi bukan hanya rumahnya yang kita perbaiki, lingkungannya, jalannya, hingga pengelolaan sampahnya kita perbaiki," kata Maruarar.

Ia menilai keberhasilan penanganan kawasan kumuh tidak cukup diukur dari perubahan kondisi fisik bangunan. Peningkatan kualitas hidup masyarakat juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan, termasuk melalui penguatan ekonomi warga.

"Kita juga memperbaiki ekonominya. Kita mengajak ladies banker dan PNM untuk memberikan pendampingan kepada UMKM di Menteng Tenggulun," ujarnya.

Maruarar mengatakan pendekatan terpadu tersebut perlu terus dikembangkan melalui kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan berbagai pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani persoalan kawasan kumuh yang memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Hal senada disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dalam sambutannya. Ia mengatakan penanganan kawasan kumuh membutuhkan perubahan paradigma, dari pembangunan infrastruktur yang berjalan secara terpisah menjadi penanganan yang lebih terintegrasi dan terkoordinasi.

"Penanganan permukiman kumuh tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu pihak. Karena persoalan kawasan kumuh bukan hanya mengenai rumah, tetapi juga berkaitan dengan air minum, sanitasi, lingkungan, konektivitas, hingga aspek sosial dan ekonomi masyarakatnya," ujarnya.

Menurut Agus, penanganan kawasan kumuh harus dilakukan dalam satu ekosistem. Kawasan permukiman perlu didukung dengan infrastruktur dasar, konektivitas, fasilitas pelayanan masyarakat, serta berbagai kebutuhan pendukung lainnya. Penguatan ekonomi masyarakat, pendidikan, dan kesehatan juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan.

Sementara itu, Maruarar menegaskan bahwa pemerintah juga terus mendorong penyediaan hunian bagi masyarakat yang belum memiliki rumah sekaligus menangani rumah yang kondisinya tidak layak huni.

"Bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, pemerintah mendorong penyediaan hunian melalui berbagai skema, baik hunian tapak maupun vertikal secara subsidi. Sementara bagi yang memiliki rumah, namun rumahnya tidak layak huni, penanganan dilakukan melalui Program Bedah Rumah," sambung Maruarar.

Ia menambahkan, pelaksanaan program perumahan tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari APBN, tetapi juga mengembangkan skema creative financing dengan melibatkan pihak swasta melalui berbagai program CSR. Dukungan tersebut dapat diarahkan untuk mendukung penanganan kawasan kumuh secara terpadu, seperti yang telah dilakukan di Menteng Tenggulun dan Johar Baru, Jakarta Pusat.

Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, penanganan kawasan kumuh diharapkan tidak hanya menghasilkan lingkungan hunian yang lebih tertata, tetapi juga menciptakan kawasan permukiman yang aman, sehat, resik, indah, layak, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.