Bapanas: Tantangan Pangan Alor Berat, 18,29% Penduduk Masih Miskin

ALOR— Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut ketahanan pangan di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) menghadapi tantangan ganda. Selain keterbatasan akses dan distribusi, tingkat kemiskinan di daerah kepulauan itu masih tinggi.

Data BPS Maret 2025 mencatat persentase penduduk miskin di Alor mencapai 18,29% atau sekitar 38,68 ribu orang. Padahal sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penopang utama perekonomian Alor dengan kontribusi 31,90% pada 2025.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau langsung kondisi pangan di Alor, Sabtu (8/8). Ia menegaskan pemerintah tidak bisa hanya mengambil kebijakan dari Jakarta.

“Kita tidak boleh hanya berbicara dari Jakarta. Saya datang ke sini untuk melihat langsung, mendengar langsung, dan langsung memutuskan apa yang harus dikerjakan. Ada program jangka pendek, ada jangka panjang. Dua-duanya kita jalankan,” ujarnya.

Intervensi Jangka Pendek

Untuk kebutuhan jangka pendek, pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras kepada 37.338 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Alor. Bantuan diberikan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. 

Setiap PBP menerima 10 kilogram beras per bulan atau total 30 kilogram selama tiga bulan. Program ini bagian dari bantuan pangan tahap kedua secara nasional yang menyasar 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat dengan total alokasi 997,2 ribu ton beras.

Strategi Jangka Panjang

Amran menyebut bantuan tidak bisa menjadi satu-satunya solusi. Dalam jangka panjang, ketahanan pangan Alor dibangun dengan memperkuat produksi dan pendapatan masyarakat.

Kementerian Pertanian menyiapkan dukungan benih, alat dan mesin pertanian, serta pompa. Pengembangan komoditas strategis seperti kakao, kelapa, dan jambu mete juga didorong sebagai sumber penghidupan baru yang berkelanjutan.

Upaya ini sejalan dengan tren produksi pangan di NTT. Data BPS menyebut produksi beras untuk konsumsi penduduk NTT 2025 mencapai 567,18 ribu ton, naik 36,81% dibanding tahun sebelumnya.

“Bantuan pangan memastikan kebutuhan tersedia. Tapi produksi pangan juga harus menciptakan pendapatan bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan lokal,” kata Amran.

Bapanas menilai wajah ketahanan pangan Indonesia tidak seragam. Wilayah kepulauan seperti Alor menghadapi persoalan konektivitas dan biaya distribusi yang berbeda dengan sentra produksi di Jawa. Karena itu, pemerintah akan terus memperkuat ekosistem pangan dari hulu produksi hingga hilir distribusi agar pangan tersedia dan masyarakat mampu mengaksesnya.