Antisipasi Kurang Guru, Pemkot Batam Validasi Data Guru, Petakan Kebutuhan Tenaga Pendidik

BATAM - Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) melakukan validasi data guru dan tenaga kependidikan sebagai langkah memetakan kebutuhan tenaga pendidik, agar tidak ada kekurangan di seluruh sekolah di kota itu. 

Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan validasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil mengenai kondisi guru dan tenaga kependidikan, mulai dari status kepegawaian hingga persebarannya di setiap kecamatan.

"Dari pendataan ini kita mengetahui kondisi riil guru di Batam sebagai dasar menyusun kebijakan ke depan," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Jumat (7/8).

Hingga kini, Pemkot Batam telah mengumpulkan guru dan tenaga pendidik dari empat kecamatan.

Yang pertama, untuk Kecamatan Batam Kota dengan 627 guru dan tenaga kependidikan serta Kecamatan Batu Ampar sebanyak 186 orang.

Dilanjutkan dengan Kecamatan Sekupang, yang terdiri atas 255 pegawai negeri sipil (PNS) dan 393 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). 

Amsakar menjelaskan, berdasarkan data sementara terdapat 4.877 guru dan tenaga kependidikan berstatus ASN di lingkungan Pemkot Batam. Jumlah tersebut terdiri atas 1.778 PNS, meliputi 1.755 guru dan 23 tenaga kependidikan, serta 3.099 PPPK yang terdiri atas 2.767 guru dan 332 tenaga kependidikan. 

Menurutnya, data tersebut akan menjadi acuan pemerintah dalam menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya manusia di sektor pendidikan.  

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra mengatakan validasi dilakukan setelah pemerintah menerima laporan dari sejumlah kepala sekolah terkait masih adanya kekurangan guru di beberapa satuan pendidikan.  

"Hasil penelusuran menunjukkan jumlah guru cukup besar, tetapi komposisi PPPK lebih banyak. Sementara guru ASN yang pensiun belum sepenuhnya tergantikan, sehingga sejumlah sekolah masih kekurangan tenaga pendidik," katanya.  

Ia menegaskan, data yang akurat mengenai status kepegawaian, persebaran guru, hingga masa pensiun dibutuhkan agar pemerintah dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran.  

“Setelah pemutakhiran selesai, kami akan membawa persoalan kebutuhan guru kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mencari solusi pemenuhan tenaga pendidik di Batam,” kata Li.

Melalui pemutakhiran data tersebut, Pemkot Batam berharap kebijakan pemenuhan kebutuhan guru dapat disusun berdasarkan data yang akurat sehingga pemerataan tenaga pendidik dan peningkatan kualitas layanan pendidikan di Kota Batam dapat terus ditingkatkan.