Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Minta Kementerian ESDM Segera Terbitkan Izin WPR

"Dalam praktiknya, tambang legal berskala besar itu sama saja, bahkan justru lebih merugikan masyarakat. PAD dan CSR (tanggung jawab sosial perusahaan)-nya tidak jelas, berapa hasil yang didapat setiap hari pun tidak ada yang tahu. Lebih parah lagi, pekerjanya asing semua," ungkapnya.

Konflik sosial akibat ketimpangan ini sempat memuncak saat masyarakat yang geram melakukan aksi demonstrasi hingga melempari kapal pengeruk emas tersebut dengan batu.

Tarmizi memperingatkan bahwa jika ketimpangan ini dibiarkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh, hal ini bisa melukai pekerja asing dan menjadi isu internasional yang memperburuk citra negara.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat meminta Pemerintah Aceh untuk segera menertibkan operasional tambang legal asing yang meresahkan tersebut, dan meminta pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM untuk mempercepat legalitas tambang rakyat.

Bagi Aceh Barat, legalitas WPR bukan sekadar urusan izin di atas kertas, melainkan jalan keluar untuk menyelamatkan lingkungan yang kian rusak, menghentikan fitnah, dan mengembalikan hak ekonomi ke tangan rakyat sendiri, demikian Tarmizi.