Konflik Terusan Panama: China Protes Putusan Mahkamah Agung Panama Terkait Konsesi CK Hutchison

BEIJING - Eskalasi ketegangan geopolitik antara Beijing dan Washington kini merambah ke jalur perdagangan vital dunia, Terusan Panama. Pemerintah China secara resmi melayangkan protes keras terhadap putusan Mahkamah Agung Panama yang membatalkan konsesi operasional dua pelabuhan strategis milik anak perusahaan raksasa Hong Kong, CK Hutchison Holdings. 

Beijing menilai putusan tersebut merupakan tindakan yang mengabaikan fakta hukum dan sangat merugikan kepentingan sah perusahaan China, menyusul tuduhan penyimpangan keuangan yang muncul setelah adanya tekanan politik dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

"Dalam sebuah komentar yang disampaikan pada 3 Februari, Kantor Urusan Hong Kong dan Makau telah menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung Panama merupakan tindakan yang tidak jujur ​​yang mengabaikan fakta dan sangat merusak hak dan kepentingan sah perusahaan-perusahaan China di Hong Kong," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Kamis.

Mahkamah Agung Panama pada 29 Januari 2026 memutuskan bahwa konsesi yang dipegang oleh anak perusahaan CK Hutchison Holdings Hong Kong untuk mengoperasikan Pelabuhan Balboa di Pantai Pasifik dan Cristóbal di sisi Atlantik Terusan Panama melanggar konstitusi.

Putusan pengadilan tersebut menyusul audit oleh pengawas keuangan Panama, yang menuduh adanya penyimpangan dalam perpanjangan konsesi selama 25 tahun yang diberikan pada tahun 2021.

Audit itu sendiri dilakukan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengambil alih Terusan Panama yang dibangun AS pada awal abad ke-20 dan dikembalikan kepada Panama pada 1999, karena menilai AS dikenakan biaya yang berlebihan untuk menggunakan terusan tersebut.

"Pernyataan dari Kantor Urusan Hong Kong dan Makau menekankan bahwa pemerintah China berkomitmen untuk melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan-perusahaan China," tegas Lin Jian.

Meski tidak menjelaskan tindakan apa yang akan dilakukan China dalam menyelesaikan persoalan tersebut, Lin Jian mengatakan pemerintah China akan dengan tegas membela hak dan kepentingan sah dan sesuai hukum perusahaan-perusahaan China.

Sebelumnya Presiden AS Donald Trump menyebut jalur penting yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Atlantik itu berada di bawah kendali China sehingga menjadi ancaman keamanan bagi Washington.

Atas ancaman Trump tersebut, Presiden Panama Jose Raul Mulino lalu memerintahkan audit terhadap Panama Ports Company, anak perusahaan CK Hutchison Holdings yang berkantor pusat di Hong Kong sebagai operator dua terminal di sekitar kanal tersebut.

Berdasarkan audit, Panama Ports Company yang telah memegang kontrak untuk mengoperasikan pelabuhan-pelabuhan tersebut sejak 1997-2021 kemudian diperbaharui lagi selama 25 tahun menyebut adanya pembayaran yang tidak dilakukan, kesalahan akuntansi, dan keberadaan konsesi "fiktif" yang beroperasi di pelabuhan sejak 2015.

Pengawas Keuangan Anel Flores mengatakan bahwa penyimpangan tersebut telah merugikan pemerintah sekitar 300 juta dolar AS sejak konsesi diperpanjang dan diperkirakan 1,2 miliar dolar AS selama kontrak asli 25 tahun.

Terhadap putusan Mahkamah Agung Panama itu, CK Hutchison pada 4 Februari 2026 mengajukan gugatan kepada arbitrase internasional dengan menyatakan putusan Mahkamah Agung Panama telah "mengabaikan fakta, melanggar kepercayaan, dan secara serius merusak hak dan kepentingan sah perusahaan di Hong Kong, China".

Setelah putusan pengadilan pekan lalu, Otoritas Maritim Panama (AMP) mengumumkan bahwa perusahaan Denmark Maersk akan mengambil alih sementara pengoperasian dua pelabuhan yang sebelumnya dioperasikan Panama Ports Company.