Pemerintah Harus Utamakan Disiplin Anggaran Ketimbang Ekspansi Belanja

JAKARTA - Pemerintah memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhir tahun anggaran 2026 melebar menjadi 734,3 triliun rupiah atau 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Dalam APBN 2026, defisit ditargetkan sebesar 689,1 triliun rupiah atau 2,68 persen dari PDB.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (7/7) mengatakan pelebaran defisit dipengaruhi oleh progres penyaluran belanja negara yang diperkirakan melampaui target yang telah ditetapkan.

Kementerian Keuangan memproyeksikan belanja negara akan terealisasi sebesar 3.942,4 triliun rupiah, setara 102,6 persen dari target awal 3.842,7 triliun rupiah. Percepatan belanja lebih besar terjadi pada belanja pemerintah pusat yang diperkirakan tersalurkan sebesar 3.245,5 triliun rupiah pada akhir tahun, setara 103 persen dari target awal 3.149,7 triliun rupiah.

Rinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) diperkirakan mencapai 1.630,4 triliun rupiah atau 107,9 persen dari pagu 1.510,5 triliun rupiah. Sementara belanja non-K/L diproyeksikan mencapai 1.615,1 triliun rupiah atau 98,5 persen dari 1.639,2 triliun rupiah.

Sedangkan realisasi transfer ke daerah diperkirakan hampir menyamai target yang ditetapkan, yakni sebesar 696,9 triliun rupiah atau 100,6 persen dari target 693 triliun rupiah.

Menanggapi target yang meleset itu, pengamat kebijakan publik dari Fitra, Badiul Hadi menilai pelebaran defisit menunjukkan ruang fiskal pemerintah semakin tertekan dan perlu ada langkah koreksi.

“Pelebaran defisit APBN 2026 menjadi 734,3 triliun rupiah atau 2,85 persen terhadap PDB menunjukkan ruang fiskal semakin tertekan. Selisih sekitar 45,2 triliun rupiah dari target awal merupakan alarm agar pemerintah lebih mengutamakan disiplin anggaran daripada ekspansi belanja,” kata Badiul.

Menurut dia, Pemerintah perlu melakukan efisiensi pada sejumlah program prioritas tanpa mengorbankan kualitas layanan. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Melalui pemangkasan anggaran MBG menjadi sekitar 174 triliun rupiah berpotensi menghemat sekitar 94 triliun rupiah. Langkah tersebut rasional harus diikuti penajaman sasaran penerima dan efisiensi pelaksanaan, sehingga kualitas layanan tetap terjaga tanpa membebani APBN secara berlebihan,” jelasnya.

Logika efisiensi yang sama, kata Badiul, juga bisa diterapkan pada program Koperasi Desa Merah Putih.

“Melalui implementasi bertahap dan penyesuaian dukungan pembiayaan, efisiensi sekitar 20-30 triliun rupiah sangat mungkin dicapai tanpa menghentikan agenda pemberdayaan ekonomi desa,” katanya.

Lebih lanjut, Badiul mendorong adanya rasionalisasi pada belanja-belanja kementerian yang selama ini dianggap kurang produktif. “Kalau ditambah rasionalisasi belanja kementerian, perjalanan dinas, rapat, proyek yang tumpang tindih, serta program berdaya ungkit rendah sekitar 20-30 triliun rupiah, ruang fiskal tambahan dapat mencapai 135-155 triliun rupiah. Defisit pun berpeluang kembali mendekati target awal,” tegasnya.

Dalam situasi fiskal yang mengetat, politik anggaran tidak boleh digunakan hanya untuk menjaga citra program unggulan.

“Dalam konteks ini politik anggaran seharusnya tidak menjadi instrumen menjaga citra program unggulan, melainkan menjaga keberlanjutan fiskal negara. Pemerintah yang berani mengevaluasi programnya sendiri akan lebih dipercaya dibanding mempertahankan belanja besar yang efektivitasnya belum sepenuhnya terukur,” pungkas Badiul.