Rupiah Melemah 0,72%: APBN Tertekan, Daya Beli Masyarakat Terancam Turun

JAKARTA – Pelemahan rupiah sebesar 0,72% yang terjadi saat ini ternyata memberi tekanan bersih pada APBN, bukan keuntungan. Meski penerimaan negara dari migas dan komoditas berbasis dolar naik sekitar Rp2–3,5 triliun, beban belanja justru membengkak lebih besar hingga Rp6–11 triliun.

Pengamat kebijakan publik Fitra, Badiul Hadi menegaskan, kenaikan belanja didorong oleh subsidi energi dan pembayaran utang luar negeri yang sangat sensitif terhadap kurs. “Secara bersih APBN justru tertekan, dengan potensi pelebaran defisit sekitar Rp3–6 triliun jika kurs tinggi ini bertahan. Ini menegaskan kerentanan klasik fiskal Indonesia: pelemahan rupiah lebih cepat membebani belanja daripada memperkuat penerimaan,” ujarnya di Jakarta, Jumat (24/4).

Fenomena ini terang dia membuat pertumbuhan ekonomi ikut tergerus.

Struktur produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang ditopang konsumsi rumah tangga membuat dampaknya langsung terasa. Harga barang impor dan energi yang naik akan menahan konsumsi masyarakat, sementara dunia usaha cenderung menunda ekspansi.

Secara agregat, depresiasi 0,72% diperkirakan memangkas pertumbuhan ekonomi 0,03–0,07%. Meski terlihat kecil, angka ini cukup berarti di tengah upaya menjaga momentum pertumbuhan di kisaran 5%. "Sektor manufaktur dan konstruksi yang bergantung pada impor akan paling terdampak, sementara ekspor seperti pertambangan dan perkebunan justru mendapat keuntungan,"urai Badiul

Tekanan paling nyata dirasakan publik lewat inflasi. Badiul menyebut pelemahan rupiah mempercepat imported inflation, terutama pada pangan, energi, dan barang konsumsi impor. Dengan tingkat pass-through 0,2–0,4, inflasi bisa naik 0,15–0,30%.

Kenaikan harga tidak merata. Harga energi berpotensi naik 0,5–1%, pangan impor 0,3–0,6%, dan biaya transportasi ikut terdorong. Akibatnya, daya beli masyarakat riil diperkirakan turun 0,5–1,2%. Dampak paling berat dirasakan 40% kelompok terbawah yang bisa kehilangan 1,5–2% daya belinya.

“Ini bukan sekadar angka statistik. Artinya ada penyesuaian konsumsi sehari-hari, mulai dari pengurangan belanja non-esensial, penurunan kualitas pangan, hingga potensi kenaikan kerentanan kemiskinan,” kata Badiul.

Kelas menengah diperkirakan mulai menahan konsumsi diskresioner, sementara kelompok atas justru lebih terlindungi bahkan diuntungkan jika memiliki aset berbasis dolar.

Menurut Badiul, stabilisasi nilai tukar tidak cukup hanya mengandalkan instrumen moneter. Pemerintah perlu memperkuat bantalan fiskal secara terarah melalui perlindungan sosial yang tepat sasaran, bukan memperlebar subsidi umum.

“Reformasi struktural untuk mengurangi ketergantungan impor energi dan memperdalam industri domestik menjadi kunci agar setiap gejolak eksternal tidak terus diterjemahkan menjadi tekanan terhadap rupiah, APBN, dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

 Nilai tukar rupiah pada Kamis siang melemah 123 poin atau 0,72 persen menjadi Rp17.304 per dolar AS pada pukul 13.32 WIB dari penutupan sebelumnya di level Rp17.181 per dolar AS. 

Pengamat ekonomi mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menilai pelemahan yang cukup signifikan ini disebabkan gagalnya perundingan antara AS dengan Iran. “Salah satu penyebabnya, pertama adalah masalah eksternal, dimana pertemuan di minggu ini antara AS dan Iran yang difasilitasi Pakistan gagal. Iran tidak ikut dalam perundingan tersebut karena AS sudah menyalahi aturan dalam gencatan senjata dengan melakukan penangkapan terhadap kapal tanker Iran yang melewati Selat Hormuz,” ucapnya dalam rekaman suara di Jakarta, Kamis. 

Di sisi lain, Iran disebut siap untuk melakukan perang berkepanjangan dengan AS karena Negeri Mullah tersebut tak lagi percaya dengan Negeri Paman Sam.