Syuting di Wilayah Sengketa, Muncul Seruan Boikot pada Film Bertabur Bintang The Odyssey
📅 Senin, 06 Jul 2026, 06:00 WIB | Oleh: Selocahyo Basoeki Utomo S
Doc: Istimewa
TUNIS — Sahara International Film Festival atau FiSahara pada Jumat (4/7) menyerukan boikot terhadap film terbaru garapan Christopher Nolan, The Odyssey, karena sebagian adegan film tersebut diambil di wilayah sengketa Sahara Barat.
Dari Malay Mail, Sahara Barat, bekas koloni Spanyol yang kaya akan sumber daya mineral, sebagian besar telah dikuasai Maroko sejak 1975. Namun, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masih menganggap wilayah tersebut sebagai daerah yang belum memiliki pemerintahan sendiri (non-self-governing territory).
Selama puluhan tahun, Maroko terlibat konflik dengan Front Polisario, kelompok yang didukung Aljazair dan memperjuangkan kemerdekaan bagi masyarakat Sahrawi.
Dalam pernyataannya, FiSahara menyebut bahwa ketika Christopher Nolan melangkah di karpet merah menuju pemutaran perdana filmnya, ia juga dianggap "menginjak hukum internasional", khususnya hak rakyat Sahrawi atas wilayah dan sumber daya alam mereka yang menurut festival tersebut dieksploitasi secara ilegal oleh Maroko.
Film fantasi epik The Odyssey, yang dijadwalkan tayang di Amerika Serikat bulan ini, diketahui mengambil sebagian proses syuting di Semenanjung Dakhla, yang berada di wilayah Sahara Barat yang masih dipersengketakan.
Film tersebut dibintangi sederet aktor papan atas, termasuk Zendaya dan Matt Damon.
FiSahara menyatakan menyerukan boikot publik terhadap film tersebut setelah Christopher Nolan memilih Kota Dakhla di Sahara Barat yang diduduki Maroko sebagai salah satu lokasi syuting.
Festival yang rutin digelar di kamp-kamp pengungsi Sahrawi di Aljazair itu mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya telah mendesak Nolan sejak tahun lalu agar membatalkan pengambilan gambar di wilayah tersebut.
Dalam pernyataan yang sama, aktor asal Spanyol Javier Bardem turut dikutip mengatakan bahwa Nolan seharusnya memahami sejarah penindasan yang dilakukan rezim Maroko terhadap masyarakat Sahrawi.
Sementara itu, pemerintah Maroko tetap menegaskan bahwa Sahara Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah kerajaannya. Rabat mengusulkan agar kawasan tersebut diberikan status otonomi khusus di bawah kedaulatan Maroko.
Di sisi lain, Front Polisario tetap bersikeras menuntut digelarnya referendum penentuan nasib sendiri bagi rakyat Sahrawi, sebagaimana telah lama menjadi pokok sengketa dalam konflik tersebut.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!