Jepang Gandeng Indonesia Berantas Pembajakan Anime, Manga, dan Gim Senilai Rp1.159 Triliun

Tokyo – Pemerintah Jepang berencana membantu 10 negara berkembang, termasuk Indonesia dan Vietnam, dalam memberantas pembajakan manga, anime, dan gim asal Negeri Sakura yang dinilai terus merugikan industri kreatif Jepang.

Kementerian Luar Negeri Jepang akan memberikan dukungan melalui penyusunan regulasi hak cipta, pelatihan, serta penguatan kapasitas untuk mencegah distribusi produk bajakan.

Berdasarkan data pemerintah Jepang, kerugian akibat pengunggahan ilegal manga dan anime serta penjualan daring barang karakter palsu sepanjang tahun lalu diperkirakan mencapai 10,4 triliun yen atau sekitar Rp1.159 triliun.

Kemlu Jepang akan memilih negara sasaran secara bertahap dari kawasan Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika. Selain Indonesia dan Vietnam, sejumlah negara lain juga akan menerima bantuan serupa.

Program tersebut mencakup pengiriman pakar hukum, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak kekayaan intelektual, serta mengundang pegawai perusahaan lokal ke Jepang untuk mengikuti pelatihan mengenai perlindungan hak cipta.

Badan Kerja Sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA) sebagai pelaksana utama bantuan pembangunan resmi (ODA) dijadwalkan mulai melakukan penilaian kebutuhan di masing-masing negara pada Agustus 2026. Adapun implementasi bantuan secara penuh ditargetkan dimulai pada April 2027.

"Bantuan ini juga akan membantu melindungi hak-hak ketika negara-negara berkembang menghasilkan konten populer mereka sendiri," kata seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Jepang, Minggu.

Pemerintah Jepang sendiri menargetkan nilai penjualan industri kontennya di pasar internasional meningkat menjadi 20 triliun yen pada 2033. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah tengah mempertimbangkan peningkatan anggaran tahunan bagi industri konten menjadi sekitar 100 miliar yen, naik dari sekitar 55 miliar yen saat ini.

Rencana tersebut diperkirakan akan dimasukkan dalam usulan anggaran tahun fiskal 2027 yang mulai disusun pada musim panas tahun ini.

Menurut pejabat pemerintah Jepang, Vietnam telah mengidentifikasi keberadaan sejumlah situs yang mendistribusikan manga bajakan secara ilegal.

Saat bertemu Perdana Menteri Vietnam Le Minh Hung pada Mei lalu, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi juga menyerukan penguatan langkah-langkah efektif untuk menindak operator situs pembajakan tersebut.