Digitalisasi Perlinsos Dinilai Jadi Awal Infrastruktur Publik Digital Nasional

JAKARTA - Komite Percepatan Transformasi Digital menilai digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) menjadi langkah awal penerapan infrastruktur publik digital (DPI) untuk mendukung berbagai program perlindungan sosial, termasuk subsidi, PIP, hingga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Koordinator Gugus Tugas Harian Komite Percepatan Transformasi Digital Rahmat Danu Andika mengatakan di Jakarta, Jumat (3/7), bahwa interoperabilitas DPI membuat layanan pemerintah berjalan lebih efektif. Dia mencontohkan konsep identitas digital yang memungkinkan satu identitas digunakan untuk mengakses berbagai layanan pemerintah, serupa dengan satu akun Google untuk masuk ke berbagai platform.

"Goal dari digitalisasi pemerintah ini kan kita ingin menurunkan exclusion error, menurunkan inclusion error, meningkatkan keberterimaan di masyarakat," katanya.

Rahmat menyebutkan bahwa Perlinsos dipilih sebagai penerapan awal DPI, karena isu bantuan sosial yang tidak tepat sasaran mudah dipahami, dan memiliki dampak langsung terhadap publik.

Dia mencontohkan, pada sistem penyaluran bantuan sosial, ada sekitar 77 persen exclusion error, yakni ketika ada orang yang seharusnya menjadi penerima tetapi malah tidak terdaftar. Artinya, sekitar 7 dari 10 orang miskin masih belum dapat bansos.

"Karena tadi orang di bansos aja di awal sebelum DTSEN itu 45 persen inclusion error, artinya dari 10 orang yang terima Bansos, 4-5nya sebetulnya gak layak terima bansos," ujarnya.

Adanya DPI yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI) untuk verifikasi, katanya, serta cara yang mudah untuk mengakses layanan, dana bantuan sosial sebesar triliunan dapat dialokasikan ke orang-orang yang lebih berhak.

Dia menyebutkan bahwa saat ini, model AI yang digunakan untuk autentikasi mendukung liveness detection, yakni teknologi yang memastikan bahwa orang yang berada di depan kamera adalah manusia betulan, bukan foto, video, atau deepfake.

Selain itu, katanya, portal Perlinsos yang transparan meningkatkan keberterimaan publik terhadap hasil seleksi penerima bansos, baik diterima maupun ditolak. Dia mencontohkan, ada orang yang pernah menjadi penerima bantuan, namun tidak pernah lagi. Saat menanyakan ke pengurus kelurahan, tidak ada yang bisa menjelaskan alasan dihentikannya bansos bagi orang tersebut.

"Tapi kemarin begitu kita ada agen Perlinsos yang datang ke rumah yang bersangkutan, dicoba, begitu selesai daftar langsung keluar hasilnya. Keluar bahwa salah satu alasan dia tidak layak lagi adalah di keluarganya sudah ada orang yang memiliki upah di atas threshold," kata Rahmat.

Orang itu pun langsung mengerti, katanya, dan bersyukur karena keluarganya sudah dianggap mampu, dan akhirnya merelakan jatah bansosnya untuk orang lain.

Rahmat menilai transparansi tersebut dapat mengurangi prasangka buruk terhadap proses seleksi penerima bantuan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program perlindungan sosial pemerintah.