Tanpa Kepastian Hukum, Indonesia Hanya Jadi Pasar, Bukan Tujuan Investasi

Hardjuno menilai tanda-tanda lemahnya daya saing investasi Indonesia mulai terlihat dalam sejumlah perkembangan terbaru. Dua pemasok komponen otomotif berprinsipal Jepang di Jawa Timur dikabarkan mempertimbangkan memindahkan sebagian produksi ke Vietnam. Pengamat otomotif menilai kondisi tersebut menjadi alarm bahwa Vietnam dinilai lebih siap membangun ekosistem industri kendaraan listrik, sementara Indonesia masih menghadapi ketidakpastian kebijakan dan insentif yang belum cukup kompetitif.

Apindo juga menilai perusahaan global kini tidak lagi hanya menghitung biaya produksi, tetapi melihat kesiapan ekosistem industri secara menyeluruh, mulai dari kepastian regulasi, insentif investasi, rantai pasok lokal, hingga kemudahan perizinan. Tanpa melakukan transformasi, Indonesia berisiko kalah cepat dibandingkan negara-negara yang lebih agresif membangun ekosistem manufaktur yang terintegrasi.

Pola yang sama, kata Hardjuno, juga terlihat di pasar keuangan, khususnya pasae modal. Perhatian MSCI terhadap transparansi kepemilikan saham, validitas free float, serta dugaan coordinated trading bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut fondasi utama pasar modal modern, yakni kepercayaan investor terhadap integritas pasar.

Persoalan terbesar Indonesia, menurutnya, bukan lagi soal ukuran ekonomi atau jumlah investor, melainkan masih lemahnya kepercayaan terhadap tata kelola dan kepastian hukum.

Dia pun mengusulkan pembentukan Komisi Kepastian Hukum untuk ekonomi sebagai lembaga yang memastikan seluruh regulasi strategis terkait investasi berjalan konsisten dan memberikan kepastian kepada pelaku usaha.

“Kalau mau bersaing sebagai negara yang kondusif bagi investasi, harus ada langkah ini, supaya investor merasa ada payung hukum. Kalau sekarang ini sulit, karena berantakan dan bisa dipelintir,” katanya.

Sementara itu, Pakar hukum pidana Universitas Tarumanagara (Untar), Hery Firmansyah mengatakan ketiadaan kepastian hukum di Indonesia menyebabkan Indonesia sulit menjadi negara tujuan investasi, dan hanya diposisikan sebagai pasar konsumsi semata.

“Akhirnya kita hanya menjadi pasar ketimbang menjadi negara tujuan investasi. Bahkan ada yang bilang RI salah urus,” kata Hery.

Menurut Hery, salah satu penyebab utama adalah belum ada keberpihakan kebijakan yang benar-benar populis dan berorientasi jangka panjang. Banyak kebijakan, justru diambil demi kepentingan segelintir pihak.

“Mungkin nggak semua berpikiran merah putih, ada yang berfikir untuk kepentingan pribadi atau golongannya saja sehingga langkah yang diambil bukanlah kebijakan yang populis,” katanya.

Dia menyoroti standar yang diterapkan negara-negara mitra dagang internasional yang kini sangat tinggi, sedangkan Indonesia masih terjebak pada persoalan klasik birokrasi dan tata kelola yang tidak memberikan kepastian hukum.

“Standar negara luar dalam konteks perdagangan internasional tentu memiliki parameter sangat tinggi yang harus dipenuhi, sedangkan korupsi di Indonesia masih sulit diberantas yang menjangkit ke birokrasi, begitu juga tata kelola tidak menimbulkan kepastian,” jelas Hery.

Praktik upeti misalnya masih marak di lapangan. Padahal, proses perizinan dan hukum seharusnya berjalan otomatis berbasis sistem, tanpa intervensi. Oknum-oknum yang melekat di kekuasaan itu ada yang ingin melanggengkan upeti, tetapi terbentur sistem, akhirnya mengubah aturan seenaknya yang merugikan kepentingan hukum pihak lain,” tegas Hery.

Selama hukum masih bisa dinegosiasikan dan aturan bisa berubah-ubah, maka sulit bagi Indonesia kata Hery untuk naik kelas dari sekadar pasar menjadi magnet investasi.