Vietnam Berupaya Berantas Pembajakan dan Pemalsuan

HANOI - Vietnam telah memerintahkan penindakan baru terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual, menargetkan pembajakan dan pemalsuan setelah Amerika Serikat (AS) memasukkan negara di Asia tenggara itu ke dalam daftar prioritas karena rekam jejak buruk kekayaan intelektualnya.

“Perdana Menteri Le Minh Hung mengarahkan pihak berwenang untuk meluncurkan operasi nasional, memobilisasi sumber daya, dan segera menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memerangi, mencegah, dan menangani pelanggaran kekayaan intelektual,” demikian bunyi perintah yang diposting Selasa (5/5) di situs web pemerintah.

PM Le pu mengatakan kementerian harus meningkatkan jumlah kasus pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani sebesar 20 persen bulan ini, dibandingkan dengan Mei tahun lalu.

AS pekan lalu memasukkan Vietnam sebagai negara asing prioritas dalam laporan tahunan hak kekayaan intelektual, status yang diperuntukkan bagi negara-negara dengan tindakan, kebijakan, dan praktik terkait kekayaan intelektual yang paling buruk dan berdampak paling merugikan pada produk-produk AS yang relevan, menurut kantor Perwakilan Dagang AS.

Washington DC menyatakan akan memutuskan apakah akan meluncurkan investigasi tarif baru dalam waktu 30 hari setelah publikasi laporan tersebut.

Vietnam memerintahkan tindakan serupa tahun lalu, setelah Presiden AS, Donald Trump, mengejutkan mitra dagang utamanya tersebut dengan bea masuk sebesar 46 persen. Ketika Trump mengumumkan tarif tersebut pada April 2025, Vietnam memiliki surplus perdagangan terbesar ketiga dengan AS setelah Tiongkok dan Meksiko, dan menjadi sasaran salah satu tarif tertinggi dalam serangan tarif Trump.

Namun pada bulan Juli, Hanoi mendapatkan kesepakatan tarif minimum 20 persen dengan AS sebagai imbalan atas pembukaan pasarnya untuk produk-produk AS termasuk mobil. SB/AFP/I-1