Ketahanan Mental Kunci Generasi Muda di Era AI
Jumat, 26 Jun 2026, 00:00 WIB | Oleh: Redaktur PelaksanaUpaya percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial maupun sektoral, tetapi membutuhkan keselarasan kebijakan, sinkronisasi program, serta koordinasi yang kuat di seluruh tingkatan pemerintahan.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), prevalensi stunting nasional secara konsisten mengalami penurunan, yakni berada di angka 21,5 persen pada tahun 2023 dan turun menjadi 19,8 persen pada tahun 2024. Sementara itu, pada tahun 2025, target nasional diharapkan dapat menyentuh angka 18,8 persen.
Adakah kegiatan prioritas nasional?
Beberapa kegiatan prioritas nasional di tahun 2027, yakni peningkatan Bina Keluarga Balita dan Anak termasuk Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), serta penguatan pola pengasuhan (termasuk Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI).
Kemudian, peningkatan Bina Keluarga Lansia (termasuk Lansia Berdaya), pengembangan dan pengelolaan substansi Super-App Keluarga Indonesia, serta dukungan penurunan prevalensi melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting.
Kita berharap Komisi IX DPR RI sebagai mitra kerja dapat mendukung agar Kemendukbangga/BKKBN bisa berkontribusi terhadap PKPN terutama dalam penyelenggaraan Program Bangga Kencana yang mendukung upaya peningkatan kapasitas SDM dan kapitalisasi bonus demografi.
Bagaimana dengan Layanan KB Gratis bagi Keluarga Kurang Mampu?
Layanan kontrasepsi Keluarga Berencana (KB) gratis dan serentak tahun 2026 akan difokuskan kepada keluarga kurang mampu, khususnya kelompok Desil 1-2. Prioritaskan kepada warga yang membutuhkan, khususnya Desil 1-4. Yang mandiri Insya Allah bisa, tetapi kita usahakan yang Desil 1-2. Semua gratis, ada vasektomi, tubektomi, pil, suntik, implant.
Program layanan KB gratis serentak dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional yang jatuh pada 29 Juni 2026, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kualitas SDM sejak tingkat keluarga.
Kelompok masyarakat rentan perlu mendapat prioritas karena dampak kehamilan yang tidak direncanakan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan, ekonomi, dan pengasuhan anak. Layanan kontrasepsi secara gratis mulai dari pil, suntik, implan, hingga metode kontrasepsi permanen ini, merupakan langkah strategis untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
Mendukbangga menekankan Program KB bukan upaya membatasi kelahiran secara paksa, melainkan memberikan hak kepada masyarakat untuk merencanakan keluarga sesuai kondisi masing-masing. Ini bagian dari pesan Presiden yang berkenaan dengan penciptaan SDM yang lebih kuat.
Bisa digambarkan terkait kondisi keluarga di Indonesia saat ini?
Saat ini ada 46 juta keluarga di Indonesia yang memiliki pasangan usia subur, yang membuat potensi kelahiran harus dikendalikan, bukan berarti memaksa keluarga untuk ber-KB, melainkan untuk memberikan ruang agar Warga Negara Indonesia (WNI) bisa menentukan haknya mengatur angka kelahirannya.
Perempuan tetap bisa bekerja, tetapi tidak mengurangi hak juga untuk kebutuhan reproduksi. Harus dijaga supaya kesehatan dan ekonomi tidak terganggu. Hari ini kita memastikan KB ini masih penting, khususnya KB pascapersalinan. Rata-rata saya keliling Indonesia, anak ketiga sampai kelima disebabkan karena kebobolan.
Potensi angka kematian ibu, angka kematian bayi, hingga stunting, akan naik apabila angka kelahiran tidak dikendalikan melalui KB, sehingga potensi negara memberikan subsidi bisa semakin banyak. Kalau kita hitung, program ini luar bisa memberikan kontribusi pada negara. Kita kan rata-rata 4,8 juta setiap tahun, berapa negara memberikan subsidi? (KB) Ini memang tidak kelihatan, membangun jalan rusak, rumah sakit, itu kelihatan, tetapi ini memang tidak kelihatan, tapi percayalah, ini kontribusi yang paling riil memberikan kontribusi kepada bangsa dan Negara.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!