Jaga Keterjangkauan Harga, Bapanas Genjot SPHP dan Gerakan Pangan Murah

JAKARTA - Harga pangan yang stabil menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Di tengah dinamika distribusi dan fluktuasi harga sejumlah komoditas, berbagai langkah pengendalian terus diperkuat agar kebutuhan pangan pokok tetap mudah dijangkau oleh masyarakat di seluruh daerah.

Upaya tersebut terus dilakukan melalui percepatan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), hingga penguatan rantai pasok pangan nasional dengan melibatkan peternak rakyat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Nita Yulianis, mengatakan penyaluran beras SPHP menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen.

"Target penyaluran beras SPHP tahun 2026 sebesar 828 ribu ton. Hingga 20 Juni 2026, realisasinya telah mencapai 359 ribu ton dan disalurkan melalui pedagang pengecer di pasar tradisional, pasar modern, kios pangan atau outlet binaan pemerintah daerah serta melalui GPM," ujar Nita, Rabu (24/6).

Selain SPHP, pemerintah juga terus memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di berbagai wilayah. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, GPM telah dilaksanakan sebanyak 5.462 kali di 38 provinsi dan 378 kabupaten/kota. Khusus pada Juni 2026, kegiatan tersebut telah digelar sebanyak 230 kali di 12 provinsi dan 53 kabupaten/kota.

Menurut Nita, langkah tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap komoditas pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat dukungan terhadap peternak rakyat melalui integrasi pasokan telur dan daging ayam ke dalam Program Makan Bergizi Gratis. Pada 19 Juni 2026 telah tercapai kesepakatan koordinasi antara Badan Gizi Nasional (BGN), Bapanas, Kementerian Pertanian, Satgas Pangan, koperasi dan asosiasi peternak di Jawa Tengah serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Kesepakatan tersebut mencakup penggunaan menu telur dan daging ayam dalam program MBG sebanyak dua kali dalam seminggu. Selain itu, asosiasi dan koperasi peternak rakyat di Jawa Tengah akan memasok telur serta daging ayam langsung ke dapur mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sesuai standar kualitas yang ditetapkan.

Transaksi pembelian juga dilakukan langsung kepada koperasi dan asosiasi peternak rakyat dengan harga telur ayam Rp. 26.000 per kilogram dan daging ayam Rp. 35.000 per kilogram atau setara Rp. 20.000 per kilogram berat hidup. Harga tersebut akan disesuaikan secara bertahap mengikuti perkembangan Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat peternak.

"Kami berharap pemerintah provinsi dan kabupaten lainnya dapat melakukan langkah strategis serupa sehingga stabilitas pasokan dan harga dapat terjaga baik di tingkat produsen maupun konsumen, dari hulu sampai hilir," kata Nita.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah bersama Satuan Tugas Pengendalian Inflasi Daerah dalam menjaga kelancaran pasokan dan mengantisipasi gejolak harga pangan.

Ia mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah, terutama di wilayah yang mengalami kenaikan harga komoditas secara signifikan.

"Berkaitan dengan beras, BULOG bersama pemerintah daerah harus segera melaksanakan operasi pasar. Sedikit saja kenaikan harga beras sangat berpengaruh terhadap inflasi karena koefisien beras sangat besar," kata Tomsi dalam rapat koordinasi, Senin (22/6)

Menurutnya, percepatan pelaksanaan operasi pasar menjadi langkah penting untuk menahan laju kenaikan harga sehingga dampaknya terhadap Indeks Perkembangan Harga (IPH) dan inflasi dapat segera dikendalikan.