Kepala Junta Militer Min Aung Hlaing Dicalonkan Jadi Presiden Myanmar

NAYPYDAW - Kepala militer Myanmar, Min Aung Hlaing, telah dinominasikan untuk jabatan presiden saat parlemen bersidang pada hari Senin (30/3).

Menurut laporan BBC, Min Aung Hlaing dipastikan akan terpilih, karena ia dinominasikan di parlemen bersama dua loyalis yang sangat tidak mungkin menjadi kandidat presiden.

Ia telah dikenai sanksi oleh banyak negara Barat karena memimpin kudeta militer lima tahun lalu.

Dalam perang saudara yang terjadi kemudian, ribuan orang tewas dan jutaan orang mengungsi. Sebagian besar wilayah negara tetap berada di bawah kendali kelompok oposisi bersenjata.

Pemilihan umum, yang diadakan antara Desember dan Januari, digadang-gadang menjadi jalan menuju perdamaian.

Namun, pemungutan suara tersebut secara luas dipandang sebagai tipu daya, banyak partai populer dilarang untuk maju dan sebagian besar wilayah negara tidak diizinkan untuk berpartisipasi karena perang saudara.

Rezim telah menolak kritik ini, dengan tetap menyatakan bahwa pemungutan suara tersebut bebas dan adil.

Namun, sekitar 90% anggota parlemen baru Myanmar tetap setia kepada Min Aung Hlaing, baik sebagai perwira yang bertugas di angkatan bersenjata—yang dijamin mendapatkan seperempat kursi—atau sebagai kandidat terpilih dari partai militer sendiri.

Mereka berencana menghabiskan sebagian besar minggu ini untuk membahas pilihan presiden berikutnya, tetapi sekarang sudah pasti bahwa pemimpin kudeta akan mendapatkan jabatan tersebut.

Min Aung Hlaing diketahui telah lama menginginkan jabatan presiden.

Namun ada konsekuensinya: konstitusi menyatakan bahwa Min Aung Hlaing harus melepaskan komando angkatan bersenjata jika ia menjadi presiden.

Hal itu membawa risiko. Diketahui ada komandan senior yang tidak senang dengan kepemimpinannya.

Ia telah memilih seorang loyalis setia, Jenderal Ye Win Oo, untuk menggantikannya, yang memiliki reputasi perlakuan brutal terhadap para pembangkang.

Namun, risiko tetap ada, begitu Min Aung Hlaing tidak lagi mengendalikan militer, ia akan kehilangan sebagian kekuasaannya.

Ia juga telah membentuk dewan konsultatif baru yang akan dipimpinnya, yang dapat memberinya wewenang berkelanjutan atas urusan militer dan sipil.