Ancaman Karhutla Menguat, Kemenhut Percepat Penanganan Lahan Terlantar

SAMPIT - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni siap berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membahas penanganan lahan terlantar yang berpotensi menjadi sumber kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di wilayah perkotaan.

“Namanya kebakaran hutan dan lahan, tiap tahun itu hampir 50 persen kebakaran terjadi di kawasan hutan, sedangkan 50 persen lainnya terjadi di areal penggunaan lain (APL). Ini nanti akan saya koordinasi lebih erat lagi dengan kementerian terkait,” kata Raja Juli Antoni di Sampit, Sabtu (17/10).

Hal ini ia sampaikan saat kunjungan ke Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kotim Halikinnor menyampaikan aspirasi mengenai lahan APL yang kerap menjadi sasaran karhutla.

Raja Juli mengatakan, penanganan karhutla memang tidak hanya berfokus pada kawasan hutan, tetapi juga perlu memperhatikan lahan berstatus APL yang tidak dikelola dengan baik.

Lahan yang dibiarkan terlantar, terutama ketika musim kemarau, berpotensi ditumbuhi rumput dan vegetasi kering yang mudah terbakar.

Oleh sebab itu, ia menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan Menteri ATR/BPN maupun Wakil Menteri ATR/BPN untuk membahas kemungkinan penanganan lahan-lahan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menilai, lahan yang pemiliknya berada jauh dari lokasi dan tidak melakukan pemeliharaan perlu mendapat perhatian agar tidak menjadi sumber masalah lingkungan maupun meningkatkan risiko kebakaran saat musim kemarau.

“Saya akan berkoordinasi lebih erat lagi dengan Menteri ATR/BPN, dengan Wamen ATR/BPN. Kebetulan saya dulu mantan Wamen ATR/BPN. Kalau memang betul ada tanah yang relatif strategis di tengah kota, tetapi pemilihnya tidak pernah merawat, maka itu akan kami koordinasikan dengan ATR/BPN,” ujarnya.

Ia melanjutkan, apabila lahan tersebut memenuhi ketentuan sebagai tanah terlantar, penanganannya dapat dikoordinasikan lebih lanjut dengan instansi terkait, termasuk kemungkinan pemanfaatannya untuk kepentingan pemerintah daerah sesuai prosedur yang berlaku.

Ia berharap, penanganan lahan yang tidak terkelola dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Selain membuka peluang pemanfaatan lahan untuk kepentingan publik, upaya tersebut juga diharap mengurangi potensi kebakaran akibat vegetasi kering yang dibiarkan tumbuh tanpa perawatan.

“Nanti bisa dibangun sesuatu yang lebih bermanfaat, sehingga rumput-rumputnya bisa hilang dan ketika nanti musim kekeringan lagi jauh dari bencana,” pungkasnya.

Sebelumnya, Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor menyampaikan aspirasi kepada Menhut agar pemerintah turut memperhatikan lahan-lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya, terutama yang berada di kawasan strategis perkotaan.

Koordinasi antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat menghasilkan solusi terhadap lahan yang tidak terawat, sehingga potensi kebakaran pada musim kemarau mendatang bisa ditekan.

“Saya juga mohon dengan Pak Menhut lahan-lahan yang terlantar, mungkin koordinasi dengan ATR/BPN, bagaimana lahan-lahan yang notabene orangnya ada di luar negeri, ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya, ini kalau tidak terkelola dengan baik bagaimana penanganannya,” ujar Halikinnor.