BPS Kota Cirebon Sasar 46 Ribu Unit Usaha pada Sensus Ekonomi 2026

CIREBON – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon, Jawa Barat, menargetkan pendataan bisa menyasar sekitar 46 ribu unit usaha dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang digelar hingga akhir Agustus 2026 di seluruh wilayah tersebut.

Kepala BPS Kota Cirebon Samiran mengatakan pelaksanaan sensus tersebut menjadi langkah penting, dalam menyediakan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di berbagai sektor.

“Sensus Ekonomi ini bukan hanya kegiatan pendataan, tetapi fondasi penting untuk menghasilkan data yang dapat digunakan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran,” katanya di Cirebon, Senin (22/6).

Ia menjelaskan kegiatan sensus akan melibatkan 232 petugas yang menyisir seluruh aktivitas usaha di Kota Cirebon, termasuk sektor formal maupun informal.

Menurut dia, sektor perdagangan masih menjadi kontributor terbesar dengan porsi sekitar 33 persen, disusul sektor pariwisata yang mencakup usaha hotel dan kuliner sebesar 22 persen.

“Komposisi ini menunjukkan struktur ekonomi Kota Cirebon masih bertumpu pada perdagangan dan pariwisata,” ujarnya.

Samiran menekankan pentingnya partisipasi pelaku usaha dalam memberikan data yang benar kepada petugas sensus, agar hasil yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi ekonomi secara akurat.

“Kami mengharapkan dukungan penuh dari masyarakat dan pelaku usaha agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Cirebon Effendi Edo menegaskan Sensus Ekonomi 2026 merupakan instrumen penting dalam memperkuat kebijakan pembangunan berbasis data.

Menurut dia, pemerintah daerah membutuhkan data yang valid untuk memetakan struktur ekonomi, daya saing usaha, hingga potensi investasi di Kota Cirebon.

Ia menambahkan hasil sensus akan digunakan sebagai dasar perumusan berbagai program pembangunan ekonomi, termasuk penguatan UMKM dan pengembangan investasi di Kota Cirebon, dengan tetap menjamin kerahasiaan data sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kebijakan yang baik harus didukung data yang akurat agar pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” katanya.