Wagub Rano Tawarkan Insentif Besar untuk Industri Film Dunia, Garap Jakarta Kota Sinema

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat posisinya sebagai pusat industri kreatif dengan mendorong Jakarta menjadi destinasi utama produksi film di tingkat nasional maupun internasional. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, saat menghadiri Asia Pacific Video Operators Summit (APOS) 2026 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, Kamis (18/6).

Dalam forum yang diikuti pelaku industri media dan kreatif dari berbagai negara Asia Pasifik itu, Rano memaparkan strategi pengembangan Jakarta sebagai Kota Sinema melalui presentasi bertajuk “Unlocking Jakarta: City of Cinema, The New Incentives for Filmmakers and Creators”. Ia menekankan bahwa Jakarta tengah melakukan berbagai pembenahan guna menciptakan ekosistem perfilman yang lebih ramah bagi rumah produksi dan para kreator.

Menurutnya, salah satu tantangan terbesar yang selama ini dihadapi industri perfilman adalah proses perizinan yang panjang serta melibatkan banyak pemangku kepentingan. Kondisi tersebut kerap menjadi hambatan bagi rumah produksi dalam merealisasikan proyek film maupun konten audiovisual lainnya.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemprov DKI Jakarta menghadirkan berbagai kebijakan yang bertujuan mempercepat dan menyederhanakan proses produksi. Langkah ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan jumlah produksi film, tetapi juga mendukung promosi pariwisata serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Upaya tersebut diperkuat melalui peran Jakarta Film Commission yang berada di bawah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Selain itu, PT Jakarta Tourisindo atau Jakarta Experience Board melalui Strategic Business Unit Perfilman turut dilibatkan dalam memberikan dukungan bagi industri kreatif dan perfilman.

"Kami meluncurkan layanan one stop film service, yaitu Filming in Jakarta. Kami mengundang para filmmaker, kreator, dan investor untuk membawa ide dan cerita mereka. Silakan berkarya di Jakarta."

Melalui layanan Filming in Jakarta, para pelaku industri film diharapkan dapat memperoleh kemudahan dalam mengurus kebutuhan produksi secara lebih efisien. Program ini juga dirancang untuk menarik minat investor dan rumah produksi dari berbagai negara agar menjadikan Jakarta sebagai lokasi syuting maupun pusat pengembangan proyek kreatif.

Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap industri perfilman, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan sejumlah insentif menarik bagi para pelaku usaha. Salah satunya berupa potongan biaya hingga 50 persen untuk penggunaan lokasi syuting yang berada di aset milik pemerintah daerah maupun badan usaha milik daerah.

Selain memberikan keringanan biaya lokasi produksi, pemerintah juga menghadirkan kebijakan pengembalian 50 persen pajak tontonan dari penjualan tiket film nasional di bioskop. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri perfilman nasional sekaligus membuka peluang investasi baru di sektor ekonomi kreatif.

"Dukungan berupa diskon 50 persen untuk lokasi syuting di aset Pemprov dan BUMD DKI Jakarta, serta pengembalian pajak tontonan tiket bioskop untuk film nasional, ditujukan agar rumah produksi dapat menginvestasikan kembali dananya untuk memproduksi film serta mengembangkan bisnisnya."

Menutup pemaparannya, Rano Karno turut mengajak para pelaku industri film, operator video, kreator, hingga investor untuk menghadiri Jakarta Film Summit dan Jakarta Film Week yang dijadwalkan berlangsung pada 19 hingga 25 Oktober 2026. Kedua agenda tersebut diharapkan menjadi wadah kolaborasi sekaligus momentum memperkuat posisi Jakarta sebagai salah satu pusat perfilman di kawasan Asia.

"Kami mengundang Anda semua untuk hadir dan berpartisipasi dalam perumusan insentif, memperluas jejaring, serta bersama-sama mengembangkan Jakarta sebagai Kota Sinema."