Utang RI Naik, Risiko Fiskal Disorot

Pengelolaan Utang

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2026 mencapai 439,8 miliar dollar AS atau tumbuh 1,9 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 1,0 persen pada Maret 2026.

Rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat sebesar 29,6 persen.

BI menyebut kenaikan itu terutama didorong oleh pertumbuhan utang sektor publik.

Posisi ULN pemerintah mencapai 216,4 miliar dollar AS atau tumbuh 3,7 persen (yoy), sementara utang luar negeri swasta masih terkontraksi 0,7 persen meski menunjukkan perbaikan dibanding bulan sebelumnya.

Pemerintah beralasan utang digunakan untuk membiayai sektor-sektor produktif seperti kesehatan, pendidikan, konstruksi, transportasi, hingga administrasi pemerintahan.

BI juga menilai arus modal asing yang masuk ke Surat Berharga Negara (SBN) masih mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Meski demikian, kenaikan utang publik kembali memunculkan pertanyaan mengenai arah pembiayaan pembangunan yang semakin bergantung pada instrumen utang, terutama di tengah tekanan fiskal dan perlambatan ekonomi global.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menegaskan pemerintah dan bank sentral terus memantau perkembangan utang luar negeri agar tetap berada dalam batas yang sehat.

“Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” katanya.

Penerbitan Obligasi

Sorotan terhadap pengelolaan utang semakin menguat setelah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menerbitkan obligasi dollar AS perdana senilai 1 miliar dollar AS melalui skema Global Medium Term Notes (GMTN) yang memiliki plafon hingga 5 miliar dollar AS.

Pengamat kebijakan publik dari Fitra, Badiul Hadi, mengingatkan agar Danantara tidak bergeser dari instrumen pengelolaan aset negara menjadi kendaraan akumulasi utang baru.