Risiko Bencana Makin Besar, Anggaran Justru Menyusut

Pemangkasan anggaran penanggulangan bencana dinilai belum sejalan dengan kebutuhan memperkuat mitigasi dan respons, terutama ketika frekuensi kejadian serta dampak perubahan iklim terus meningkat.

JAKARTA – Risiko kebencanaan kini menjadi tantangan struktural bagi Indonesia, terlebih perubahan iklim berpotensi memperbesar intensitas bencana hidrometeorologi. Hal itu menyusul frekuensi bencana di Indonesia terus meningkat, dari karhutla, banjir, gempa hingga erupsi gunung api.

Di tengah ancaman yang kian kompleks, penurunan signifikan anggaran penanggulangan bencana justru memunculkan pertanyaan serius mengenai kesiapan fiskal dan kapasitas kelembagaan negara dalam mencegah, merespons, serta memulihkan dampak bencana.

Peneliti Center of Macroeconomics and Finance Indef, Riza Annisa Pujarama menilai dampak bencana alam dapat diminimalkan melalui penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan, dengan Jepang sebagai salah satu referensi negara rawan bencana yang terus memperbarui teknologi dan kebijakan mitigasi sesuai perubahan risiko. “Meski Gunung Fuji telah lama tidak meletus, pemerintah Jepang secara berkala tetap memperbarui pendekatan, teknologi, dan kebijakan mitigasi sesuai perubahan risiko,” ujar Riza dalam diskusi di Jakarta, Selasa (15/9).

Dalam konteks Indonesia, kapasitas pendanaan menjadi perhatian karena anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 2026 ditetapkan 491 miliar rupiah atau turun drastis dari 1,427 triliun rupiah pada tahun sebelumnya, sementara secara historis realisasi anggaran BNPB cenderung tinggi dibandingkan pagu.

“Penurunan anggaran tersebut belum mencerminkan penguatan perhatian pemerintah terhadap mitigasi dan penanggulangan bencana di tengah kecenderungan peningkatan jumlah bencana dan dampak perubahan iklim,” jelasnya.

Karena itu, lanjutnya, pemerintah perlu memperkuat dua aspek utama, yakni mitigasi melalui pemanfaatan teknologi, rekayasa kebencanaan, dan sosialisasi, serta pendanaan melalui rasionalisasi dan penguatan anggaran BNPB maupun BPBD dengan mempertimbangkan karakteristik, skala, cakupan bencana, dan kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Data Scientist Continuum INDEF, Wahyu Tri Utomo, menilai rentetan bencana sepanjang 2026, mulai dari karhutla, banjir di Sumatera, hingga gempa di Nusa Tenggara Timur, telah mengubah pandangan publik yang kini tidak lagi melihat bencana semata sebagai fenomena alam. Tata kelola lingkungan dan kapasitas pemerintah dalam merespons bencana turut menjadi sorotan, termasuk kaitan deforestasi dengan meningkatnya risiko banjir dan degradasi ekosistem.

Di sisi lain, respons pemerintah dan komunikasi publik menjadi perhatian karena kehadiran pejabat pusat, khususnya presiden, dinilai penting untuk memastikan koordinasi dan percepatan bantuan. “Masyarakat menuntut percepatan bantuan dan penanganan bencana, serta komunikasi pemerintah yang lebih responsif, empatik, dan menunjukkan kehadiran negara,” kata Wahyu.

Investasi Pencegahan

Peneliti Associate INDEF, Ari Rakatama menilai risiko bencana perlu dianalisis dengan mempertimbangkan empat unsur utama, yakni bahaya, paparan, kerentanan, dan kapasitas, sesuai kerangka UNDRR. Pendekatan ini penting agar kebijakan tidak hanya berfokus pada potensi bahaya, tetapi juga memperhitungkan dampak serta kemampuan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapinya.

“Dari sisi ekonomi, investasi pada pencegahan dan pengurangan risiko dinilai lebih efisien dibandingkan pembiayaan pemulihan pascabencana, sehingga pengurangan risiko perlu dipandang sebagai investasi pembangunan, bukan sekadar biaya tambahan pemerintah,” ujar Ari.

Menurutnya, kebijakan mitigasi juga perlu dilakukan secara terintegrasi melalui perlindungan ekosistem dan pembangunan infrastruktur dari hulu hingga hilir, dengan melibatkan masyarakat serta didukung mekanisme pemeliharaan yang jelas agar dapat berfungsi secara berkelanjutan.

Berdasarkan data resmi BNPB, sepanjang 1 Januari–13 September 2026, Indonesia mencatat 1.806 kejadian bencana alam. Dampaknya tercatat mencapai 404 orang meninggal dunia, 13 orang hilang, 3.223 orang luka-luka, serta 5.141.571 orang menderita dan mengungsi.